CampusNet – Hari ini, payung-payung hitam kembali mengembang di depan Istana Negara. Namun, ini bukan sekadar Kamis biasa. Ini adalah Aksi Kamisan ke-900. Dengan tema yang lugas—“900 Kali Berdiri, Pelanggaran HAM Harus Segera Diadili”—angka ini berdiri tegak sebagai monumen hidup bagi keteguhan warga sekaligus rapor merah yang tebal bagi penegakan hukum di Indonesia.
Sembilan ratus pekan bukanlah waktu yang singkat. Jika dikonversi, itu adalah lebih dari 19 tahun dedikasi tanpa henti. Anak-anak yang lahir saat aksi pertama dimulai kini sudah beranjak dewasa, sementara para orang tua yang berdiri sejak awal kini mulai menua dengan rambut yang memutih. Namun, satu hal yang tidak berubah: keadilan masih menjadi barang mewah yang disekap rapat di balik gerbang kekuasaan.
Negara yang Memelihara Impunitas
Mari bicara jujur. Alasan “kurangnya bukti” atau “berkas yang belum lengkap” hanyalah retorika usang untuk melindungi para pelaku yang hingga kini masih melenggang di koridor kekuasaan. Aksi Kamisan ke-900 adalah bukti bahwa kita sedang hidup dalam sebuah sistem yang lebih memilih memelihara penjahat kemanusiaan daripada memberikan kedamaian bagi para ibu yang kehilangan anaknya.
Pemerintah mungkin merasa sudah “bekerja” dengan memberikan beasiswa atau bantuan kesehatan bagi korban. Namun, itu hanyalah upaya menyuap sejarah agar tetap diam. Keadilan tanpa pengadilan adalah penghinaan. Tanpa menyeret pelaku ke ruang sidang, negara sebenarnya sedang mengirimkan pesan yang mengerikan: bahwa di Indonesia, membunuh dan menculik warga negara adalah dosa yang bisa dimaafkan asalkan waktu cukup lama berlalu.
900 Kamis, 900 Kegagalan
Angka 900 adalah tamparan keras bagi setiap rezim yang berganti sejak 2007. Mereka semua gagal. Mereka semua lebih takut pada bayang-bayang pelaku pelanggaran HAM daripada takut pada air mata warga negaranya sendiri.
Aksi hari ini bukan lagi soal payung hitam atau seragam hitam. Ini adalah perlawanan terhadap amnesia massal yang dipaksakan secara sistematis. Jika negara menganggap 900 Kamis adalah angka yang akan menghilang ditelan waktu, mereka salah besar. Selama tidak ada pengadilan, selama itu pula trotoar di depan Istana akan menjadi saksi bisu betapa kerdilnya nyali negara di hadapan kebenaran.
Hentikan sandiwara penyelesaian administratif. Adili para pelaku, atau akui saja bahwa negeri ini memang dibangun di atas fondasi ketidakadilan yang abadi.
