Recap 2024 yang Terjadi di Indonesia

CampusNet – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang penuh dinamika, baik dalam dunia pendidikan maupun politik di Indonesia. Namun, berbagai kebijakan dan keputusan pemerintah menuai kritik dari masyarakat karena kurang berpihak pada kepentingan publik. Berikut adalah rangkuman beberapa peristiwa penting yang telah terjadi sepanjang tahun ini.

Pendidikan

1. Kenaikan UKT Memicu Protes Mahasiswa
   Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri memicu gelombang demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa dan keluarga pasca-pandemi. Banyak yang mengkritik pemerintah karena tidak menyediakan subsidi pendidikan yang memadai, sehingga beban semakin berat bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
2. LPDP Tidak Lagi Mewajibkan Penerima Pulang ke Indonesia
   Kebijakan baru Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tidak lagi mewajibkan penerima beasiswa untuk kembali ke Indonesia menuai pro dan kontra. Di satu sisi, langkah ini memberikan kebebasan kepada penerima untuk mengembangkan karier di luar negeri. Namun, di sisi lain, kebijakan ini mendapatkan kritik sebagai bentuk pengabaian terhadap kebutuhan tenaga ahli di dalam negeri, yang justru semakin memperparah brain drain.
3. Penundaan Program Sekolah Digital
   Rencana pemerintah untuk memperluas program sekolah digital di berbagai daerah terpaksa tertunda akibat keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Penundaan ini kembali menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola proyek besar yang seharusnya mampu menjawab kebutuhan pendidikan di era digital.

Politik

1. Pemilu Serentak 2024
   Pemilu serentak di Indonesia mencatat partisipasi tinggi, namun pelaksanaannya mempunyai berbagai masalah, seperti logistik yang tidak memadai dan tuduhan kecurangan. Pemerintah selalu lamban dalam merespons keluhan masyarakat, sehingga mencoreng semangat demokrasi yang tinggi.
2. Kebijakan Pendidikan Baru
   Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang baru saja resmi dengan harapan besar, tetapi implementasinya jauh dari sempurna. Anggaran pendidikan yang meningkat tidak serta-merta menyelesaikan masalah mendasar, seperti rendahnya kualitas pengajaran dan minimnya fasilitas di daerah terpencil. Banyak pihak mengkritik kebijakan ini sebagai sekadar “pemanis” politik tanpa dampak nyata.
3. Kerja Sama ASEAN dalam Pendidikan
   KTT ASEAN 2024 menghasilkan program pertukaran pelajar dan dosen, namun skeptisisme muncul terkait efektivitasnya. Banyak yang mempertanyakan apakah program ini benar-benar akan meningkatkan kualitas pendidikan, atau hanya sekadar ajang diplomasi tanpa tindak lanjut yang konkret.
4. Kenaikan PPN Menjadi 12%
   Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik tajam dari masyarakat dan pelaku usaha. Kenaikan ini merupakan peraturan yang memberatkan rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pasca-pandemi. Banyak pihak merasa bahwa pemerintah lebih fokus pada penerimaan negara daripada meringankan beban masyarakat.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pencalonan Gibran
   Putusan MK yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden 2024 menuai kritik keras. Banyak yang melihat keputusan ini sebagai bukti bahwa independensi lembaga peradilan terancam oleh kepentingan politik, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
6. Vonis Ringan bagi Para Koruptor
   Berbagai vonis ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia kembali menjadi sorotan. Keputusan ini dinilai tidak memberikan efek jera dan mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Publik merasa bahwa keadilan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, sementara rakyat kecil terus menjadi korban.

Tahun 2024 menjadi cerminan betapa banyak tantangan yang masih harus dihadapi Indonesia dalam bidang pendidikan dan politik. Berbagai kebijakan pemerintah sering kali tidak bersama dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, sehingga justru memperburuk ketimpangan dan ketidakadilan. Perlu langkah nyata dan komitmen yang lebih besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.