Katalog Elektronik Versi 6: Inovasi Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

CampusNet – Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 (V6), sistem pengadaan barang dan jasa yang dirancang untuk membawa efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Mulai 1 Januari 2025, sistem ini berlaku di seluruh instansi pemerintah, menggantikan versi sebelumnya. Langkah ini mempercepat transformasi digital pengadaan sekaligus mendukung pemberantasan korupsi dalam prosesnya.

Sistem e-Katalog V6 mengintegrasikan fitur-fitur canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk meningkatkan transparansi. Teknologi ini mempermudah pengguna dalam proses transaksi, mempercepat penyelesaian administrasi, dan meminimalkan risiko penyimpangan. Dengan penerapan yang lebih portabel dan efisien, instansi pemerintah kini dapat mengelola pengadaan barang/jasa secara lebih optimal.

Transformasi yang Terhubung dan Digitalisasi Penuh

Berbeda dengan versi sebelumnya, e-Katalog V6 terkoneksi langsung dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kemendagri. Integrasi ini memungkinkan proses pengadaan dan pembayaran dilakukan secara elektronik, memastikan semua langkah dapat diaudit secara real-time.

“Dengan sistem baru ini, pemerintah menghilangkan celah-celah korupsi yang sebelumnya ada. Kami mendorong transparansi penuh dalam setiap transaksi,” ungkap Kepala LKPP, Hendrar Prihadi. Ia menambahkan bahwa lebih dari 3,5 juta produk kini tersedia dalam katalog, termasuk 2,9 juta produk hasil migrasi dan 615 ribu produk hasil kurasi baru.

Dukungan UMKM dan Produk Dalam Negeri yang Meningkat

Pemerintah juga mendorong kontribusi e-Katalog V6 terhadap produk dalam negeri dan UMKM. Hingga akhir 2024, kontribusi belanja pengadaan barang/jasa mencapai Rp595,66 triliun untuk produk dalam negeri dan Rp277,42 triliun untuk UMKM. Dalam dua hari pertama penerapannya, e-Katalog V6 telah mencatatkan transaksi sebesar Rp2 miliar.

Selain itu, Kemendagri akan melakukan evaluasi periodik untuk memastikan implementasi berjalan lancar. “Kami ingin memastikan seluruh pemerintah daerah memanfaatkan katalog elektronik ini secara maksimal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” tegas Horas Maurits Panjaitan, Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri.

Menuju Visi Indonesia Emas 2045

Transformasi pengadaan ini tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga mencerminkan visi besar Presiden RI. Dengan menekan peluang korupsi dan mempermudah pengadaan barang/jasa, e-Katalog V6 berkontribusi langsung pada pencapaian 8 asa cita Presiden RI.

Kolaborasi antara LKPP, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan PT Telkom Indonesia menunjukkan betapa pentingnya sinergi dalam mewujudkan perubahan besar ini. Melalui langkah-langkah strategis ini, Indonesia semakin dekat pada pencapaian tujuan besar Indonesia Emas 2045.

“Dengan sistem yang lebih modern, terintegrasi, dan transparan, kami yakin e-Katalog V6 akan menjadi fondasi utama dalam membangun pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan,” tutup Hendrar Prihadi.