Pendidikan Dipangkas, Masa Depan Dikorbankan?

CampusNet – Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja APBN sebesar Rp 306,7 triliun. Sebagai bagian dari kebijakan ini, sektor pendidikan mengalami pemangkasan anggaran yang subtansial. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dilaporkan terkena pemangkasan sekitar Rp 8 triliun, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) dipangkas hingga Rp 14 triliun.

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Kualitas Pendidikan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik kebijakan ini karena dapat menurunkan kualitas pendidikan nasional. Dilansir dari Tempo, ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran akan berdampak pada beberapa aspek utama:

• Berkurangnya Beasiswa: Banyak siswa dan mahasiswa yang bergantung pada bantuan pendidikan bisa terdampak secara langsung.
• Kualitas Guru: Berkurangnya anggaran bisa menyebabkan keterbatasan dalam pelatihan dan kesejahteraan guru.
• Fasilitas Pendidikan: Pemangkasan ini dapat menghambat pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah serta kampus.
• Akses terhadap Sumber Belajar: Minimnya dana bisa membatasi penyediaan buku, laboratorium, dan teknologi pendukung pendidikan.

Kritik terhadap Kebijakan Pemotongan Anggaran

Selain masalah nominal, JPPI juga menyoroti ketidakseimbangan dalam perencanaan dan distribusi anggaran pendidikan. Dalam wawancaranya dengan Media Indonesia, Ubaid Matraji menyatakan:

“Ini jelas menunjukkan lemahnya visi Presiden terkait pendidikan. Bisa jadi, pendidikan memang tidak menjadi prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Lalu, sebenarnya ke mana arah pendidikan kita?”

Jika pendidikan terus dipangkas, bagaimana Indonesia bisa menghasilkan generasi unggul yang mampu bersaing di kancah global?

Perbandingan dengan Negara-Negara yang Mengutamakan Pendidikan

Negara-negara maju seperti Finlandia, Jerman, dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa investasi besar dalam pendidikan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing global. Beberapa contoh keberhasilan mereka adalah:

• Finlandia: Menyediakan pendidikan gratis dengan kualitas tinggi, sehingga menghasilkan sistem pendidikan terbaik di dunia.
• Jerman: Mengalokasikan anggaran besar untuk riset dan inovasi di perguruan tinggi, menjadikan negara ini pusat teknologi global.
• Korea Selatan: Memprioritaskan pendidikan dalam APBN, yang membantu mereka menjadi salah satu negara dengan SDM paling kompetitif di Asia.

Jika Indonesia ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran nasional. Pemangkasan anggaran pendidikan, seperti yang terjadi dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, justru berisiko memperburuk kualitas pendidikan nasional. Kurangnya dana dapat berdampak pada berkurangnya jumlah beasiswa, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesejahteraan guru, hingga semakin sulitnya akses terhadap sumber belajar yang berkualitas.

Dalam jangka panjang, pemotongan anggaran pendidikan bukan hanya merugikan dunia pendidikan itu sendiri, tetapi juga melemahkan daya saing bangsa. Jika generasi muda tidak mendapatkan pendidikan yang layak, mereka akan kesulitan bersaing di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional bisa terhambat, angka pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial semakin melebar.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pemotongan anggaran pendidikan ini. Sebagai negara dengan populasi besar dan sumber daya manusia yang melimpah, Indonesia seharusnya menjadikan pendidikan sebagai investasi utama untuk masa depan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, sulit membayangkan Indonesia dapat mencapai visi menjadi Indonesia Emas pada tahun 2045.

Bagaimana menurut Anda? Apakah pemotongan anggaran ini langkah yang tepat? Berikan pendapat Anda di kolom komentar!

Baca juga: Indonesia Gelap atau Sudah Gelap?