CampusNet – Dwifungsi ABRI yang mungkin saja terlahir kembali menjadi kekhawatiran publik saat ini. Timbulkan ketakutan ini selaras dengan disahkannya RUU TNI menjadi undang-undang pada Kamis, 20 Maret 2025. Memangnya apa kaitannya RUU TNI dengan kemungkinan terlahirnya dwifungsi ABRI ?
Sejarah Dwifungsi ABRI
A.H. Nasution mencetuskan konsep dwifungsi ABRI pertama kali. Beliau terinspirasi dari seorang jenderal perang Prusia, Karl von Clausewit. Berdasarkan pandangan Clausewit, beliau akhirnya membuat sebuah konsep hubungan antara militer dan sipil agar dapat berjalan beriringan.
ABRI menjadi peran penting dalam suatu negara. Pemerintah memberikan mereka kebebasan untuk terjun dalam lembaga negara, berperan penting dalam politik negara. Semua kebijakan harus meminta pertimbangan dari ABRI. Namun, bukan berarti ABRI ini menguasai politik sepenuhnya. Awalnya gagasan dari A.H. Nasution tentang konsep dwifungsi ABRI ini menimbulkan kontroversi. Namun, beliau tetap mempertahankan konsep itu dan setelah melalui rintangan cukup panjang, gagasan ini akhirnya diterima.
Pelaksanaan dan Pergolakan
Pelaksanaan konsep dwifungsi ABRI ini pertama kali ketika era Presiden Soekarno (era demokrasi terpimpin). Demikian juga pada masa Presiden Soeharto, tapi cakupannya lebih diperluas kala itu. ABRI mendapatkan amanah untuk pertahanan keamanan negara, kekuasaan pemerintahan, sosial dan politik. Namun, pada masa itu konsep dwifungsi ABRI sangat mendominasi di segala bidang.
ABRI semakin sibuk dalam urusan politik dan bidang lainnya, sehingga pertahanan keamanan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sementara itu, juga terdapat pengurangan lapangan pekerjaan buruh, penutup karir pegawai negeri karena banyak tentara yang berada di sana. Mereka mempunyai fasilitas istimewa, adanya korupsi dan lain-lain.
Bahkan pada tahun 1977, tercatat sebesar 53,5% posisi tinggi negara diduduki oleh para ABRI. Awalnya hal itu memang dibenarkan saja karena untuk mengisi kekosongan posisi sesudah penghapusan orang-orang komunis dan golongan Soekarnois pasca Gestapu. Namun, lama kelamaan jabatan itu seolah menjadi hadiah bagi orang yang setia dengan Presiden Soeharto. Hal itulah yang akhirnya membuat gejolak antara sipil dan militer.
Apa Mungkin Dwifungsi ABRI Lahir Kembali ?
Sebenarnya ini salah salah satu hal yang ditakutkan oleh masyarakat saat ini. Masyakarat menganggap bahwa RUU TNI tidak transparan. Pemerintah terkesan tergesa-gesa dan menutup-nutupi dari publik. Padahal masih banyak hal lain yang dirasa lebih krusial untuk dibahas. Seolah pemerintah memberikan TNI posisi ganda di beberapa kelembagaan penting pemerintahan.
Sebagaimana yang kita tahu bagaimana sifat dan sikap seorang TNI negara Indonesia ini. Terlebih jika nantinya mereka semakin mendominasi seluruh bidang dan penyelewengan seperti masa Orde Baru. Kemungkinan itu akan selalu ada. Lantas, perihal dwifungsi ABRI lahir kembali maka lihat bagaimana nanti.