Media Service
CampusNet – Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo hari ini, 13 Agustus 2025. Aksi ini dipicu oleh kebijakan kontroversial berupa rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang kemudian dibatalkan, namun tetap memicu kemarahan publik.
Penyebab Aksi dan Kronologi Demo
- Aksi protes bermula dari rencana kenaikan PBB sebesar 250 persen, yang dianggap memberatkan masyarakat. Kebijakan kontroversial ini menjadi pemicu utama unjuk rasa.
- Meskipun Bupati Sudewo kemudian membatalkan rencana kenaikan tersebut dan menyatakan selisih pembayaran akan dikembalikan kepada warga, demonya tetap berlangsung ketat.
- Massa yang berkumpul memadati Alun-Alun Pati dan kantor pemerintahan setempat, menuntut pertanggungjawaban dan pengunduran diri Bupati.
Dinamika Demonstrasi dan Kondisi Kericuhan
- Demonstrasi berlangsung memanas saat massa melempari kantor Bupati dengan batu dan botol air mineral, hingga kaca sekretariat pecah dan pagar didorong rusak.
- Petugas keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa; terjadi saling kejar antara demonstran dan aparat, serta beberapa petugas terluka dan harus ditandu keluar lokasi.
- Kapolresta Pati menyebutkan adanya indikasi kelompok penyusup yang menambah kemacetan situasi menjadi lebih tidak kondusif.
Respons dan Pernyataan dari Bupati
- Bupati Sudewo muncul memberi tanggapan secara langsung terkait aksi, melalui pernyataan yang telah direkam media setempat.
- Pernyataan tersebut dilakukan menyusul tekanan publik dan kemampuan untuk menghadapi tuntutan warga yang menginginkan akuntabilitas dan kejelasan kebijakan.
Kesimpulan dan Dampak Jangka Pendek
Meskipun rencana kenaikan pajak PBB telah dibatalkan, gelombang protes di Pati menyoroti beragam ketegangan yang melibatkan kebijakan pemerintah daerah dan sensitivitas publik terhadap isu kenaikan biaya hidup. Situasi ini menjadi peringatan penting bagi para pembuat kebijakan untuk lebih proaktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
