17+8 Tuntutan Rakyat: Reformasi, Transparansi, dan Empati untuk Indonesia yang Lebih Adil

Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu
Deadline: 5 September 2025

CampusNet – Gelombang aspirasi rakyat kembali menggema melalui 17 tuntutan yang ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian terkait. Desakan ini muncul akibat meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi.

1. Tugas Presiden Prabowo

• Menarik TNI dari pengamanan sipil serta menghentikan kriminalisasi demonstran.
• Membentuk Tim Investigasi Independen terkait kasus kekerasan aparat terhadap Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lainnya.

2. Tugas DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

• Membekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR serta membatalkan fasilitas baru.
• Memublikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, rumah dinas, tunjangan).
• Menguatkan Badan Kehormatan DPR untuk menyelidiki anggota yang bermasalah.

3. Tugas Ketua Umum Partai Politik

• Menjatuhkan sanksi tegas pada kader DPR yang melanggar etika.
• Menyatakan komitmen berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Melibatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

4. Tugas Kepolisian Republik Indonesia

• Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
• Menghentikan kekerasan polisi dan menaati SOP pengendalian massa.
• Menangkap serta memproses hukum anggota dan komandan yang melanggar HAM.

5. Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

• Segera kembali ke barak dan hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
• Menegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Menyatakan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

6. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

• Menjamin upah layak bagi seluruh pekerja, termasuk buruh, nakes, ojol, dan mitra kerja lainnya.
• Mengambil langkah darurat mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
• Membuka dialog dengan serikat buruh terkait outsourcing dan upah minimum.

Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun
Deadline: 31 Agustus 2026

Selain desakan jangka pendek, rakyat juga menuntut agenda reformasi besar yang harus diwujudkan dalam waktu satu tahun. Ada 8 poin utama yang menjadi sorotan:

1. Reformasi DPR secara besar-besaran melalui audit independen, penghapusan privilese, dan peningkatan standar anggota.
2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan terhadap eksekutif.
3. Penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Pengesahan dan penegakan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. Penarikan TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
7. Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjauan ulang terhadap kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi UU Cipta Kerja.

Transparansi, Reformasi, dan Empati: Kunci Perubahan

Rangkaian 25 tuntutan rakyat ini mencerminkan keresahan publik yang mendalam terhadap praktik pemerintahan, aparat keamanan, serta ketidakadilan ekonomi. Pesan yang diusung jelas: transparansi, reformasi, dan empati harus menjadi pondasi utama kepemimpinan bangsa agar demokrasi berjalan sesuai konstitusi.

Jika aspirasi rakyat ini diabaikan, potensi krisis kepercayaan publik terhadap negara akan semakin besar. Sebaliknya, bila dijalankan, tuntutan ini dapat membuka jalan bagi Indonesia yang lebih adil, transparan, dan berkeadaban.