Media Service
CampusNet – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi sorotan publik. Ketegangan antara Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan sejumlah petinggi NU memunculkan pertanyaan besar: apa sebenarnya yang terjadi?
Situasi semakin memanas setelah muncul desakan agar Gus Yahya mundur dari jabatannya. Namun, ia menolak dengan tegas. Penolakan inilah yang kemudian melahirkan berbagai spekulasi, mulai dari persoalan prosedur organisasi hingga dugaan adanya kepentingan ekonomi terkait izin tambang untuk ormas keagamaan.
Latar Belakang Konflik: Dari Undangan Narasumber Kontroversial hingga Ketegangan Internal
Konflik berawal dari polemik undangan terhadap seorang akademisi asing yang dianggap memiliki afiliasi pro-Israel. Undangan tersebut memicu kritik tajam dari sebagian kader dan petinggi NU yang menilai langkah itu tidak sensitif terhadap sikap umat Islam Indonesia.
Dari sinilah gelombang desakan muncul. Beberapa pengurus Syuriyah meminta Gus Yahya mundur karena dianggap melakukan kesalahan serius dalam kepemimpinan.
Namun bagi sebagian pihak, polemik ini hanyalah “puncak gunung es” dari ketegangan yang sudah lama mengendap.
Kenapa Gus Yahya Menolak Mundur?
Ada beberapa alasan kenapa Gus Yahya bersikap keras menolak mundur:
a. Mandat Muktamar
Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya sebagai Ketua Umum berasal dari Muktamar, sehingga hanya forum tersebut yang berwenang mencopotnya.
b. Menilai Prosedur Pemberhentian Tidak Sah
Ia menolak risalah rapat Syuriyah yang meminta dirinya mundur, karena menurutnya proses itu tidak sesuai mekanisme organisasi.
c. Mengklaim Dukungan dari Banyak PWNU
Dalam beberapa kesempatan, Gus Yahya menyebut banyak Ketua PWNU masih mendukungnya dan tidak ingin ia mundur.
d. Kekhawatiran terhadap Preseden Buruk
Menurutnya, jika ketua umum bisa “diganti mendadak” tanpa Muktamar, maka stabilitas NU sebagai organisasi besar bisa terancam.
Semua alasan ini membuat Gus Yahya bersikeras mempertahankan posisinya.
Munculnya Dugaan Kepentingan Ekonomi: Benarkah Karena Izin Tambang?
Di luar isu prosedural, konflik internal PBNU juga ramai dikaitkan dengan isu izin tambang untuk ormas keagamaan.
Sejak pemerintah membuka peluang ormas mengelola wilayah tambang melalui perubahan regulasi, NU menjadi salah satu yang menyiapkan badan usaha untuk mengelola konsesi tersebut.
Inilah yang kemudian melahirkan spekulasi:
a. Adanya Potensi Keuntungan Besar bagi Organisasi
Tambang adalah sektor bernilai tinggi. Wajar jika muncul pertanyaan: siapa yang akan mengelola, siapa yang mengawasi, dan siapa yang berpotensi diuntungkan?
b. Konflik Internal Bisa Berkaitan dengan Kontrol Aset
Sejumlah pengamat menilai konflik kepemimpinan NU bisa berkaitan dengan perebutan arah kebijakan ekonomi, termasuk pengelolaan tambang.
c. Publik Menaruh Curiga pada Motif Politik & Ekonomi
Karena tambang menyangkut akses besar terhadap dana dan aset, muncul anggapan bahwa penolakan Gus Yahya mundur bisa terkait kepentingan di balik program tersebut.
Namun perlu digarisbawahi:
Hingga kini tidak ada bukti publik atau keputusan hukum yang menyatakan bahwa Gus Yahya atau pihak lain mendapat keuntungan pribadi. Tuduhan tersebut masih berupa interpretasi dan analisis publik.
Dampak Konflik bagi NU dan Masyarakat
Konflik ini memunculkan sejumlah dampak strategis:
- Stabilitas NU terganggu, terutama menjelang agenda besar organisasi.
- Basis massa terbelah, meski di banyak daerah aktivitas tetap berjalan normal.
- Nama NU ikut terseret dalam isu politik dan ekonomi, terutama soal tambang.
- Kepercayaan publik diuji, karena organisasi sebesar NU biasanya dikenal stabil dan solid.
Di sisi lain, situasi ini juga membuka ruang dialog tentang transparansi pengelolaan aset, tata kelola ormas modern, dan bagaimana organisasi besar bisa tetap bersih dari konflik kepentingan.
Kesimpulan: Konflik yang Kompleks dan Bersifat Multidimensi
Konflik antara Gus Yahya dan beberapa petinggi NU bukan sekadar persoalan undangan narasumber atau prosedur struktur organisasi. Ada dinamika lebih dalam yang berkaitan dengan:
- mekanisme kekuasaan internal,
- tata kelola organisasi besar,
- serta potensi perebutan kepentingan ekonomi, termasuk terkait izin tambang.
Walaupun spekulasi meningkat, publik tetap perlu melihat konflik ini secara kritis — tanpa menyederhanakan masalah yang kompleks di organisasi sebesar NU.
