Media Service
CampusNet – Hujan deras mungkin turun dari langit, tapi sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia lahir dari kebijakan di darat. Banjir bandang di Sumatera, longsor di daerah perbukitan, hingga meluasnya kabut asap hampir setiap tahun bukan sekadar fenomena alam—ini adalah cermin dari pilihan politik dan tata kelola lingkungan yang lemah.
Sudah terlalu lama kita menganggap bencana sebagai “takdir”, padahal banyak di antaranya adalah konsekuensi langsung dari keputusan pemerintah: dari izin lahan, tata ruang, hingga penegakan hukum.
Deforestasi yang Dilegalkan: Hutan Hilang, Banjir Datang
Kita sering diminta menerima narasi bahwa cuaca ekstrem adalah penyebab utama banjir bandang. Namun faktanya, di banyak wilayah Indonesia, banjir besar hampir selalu mengikuti pola yang sama:
hutan di hulu habis → resapan hilang → air meluncur deras ke hilir.
Dan proses hilangnya hutan itu sebagian besar terjadi secara legal.
Izin tambang, izin perkebunan, dan konversi lahan diberikan secara rutin, bahkan untuk area yang secara ekologis sangat sensitif. Ketika izin diberikan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, bencana tinggal menunggu waktu.
Krisis iklim global memang memperparah hujan ekstrem.
Namun kerusakan ekosistem lokal—yang diatur langsung oleh kebijakan negara—adalah faktor yang membuat dampaknya menjadi mematikan.
Tata Ruang yang Mudah Diubah, Kepentingan yang Sulit Dibantah
RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) seharusnya menjadi pagar ekologis, bukan dokumen yang bisa diubah ketika ada proyek masuk.
Namun realitasnya, banyak daerah:
- membuka zona lindung untuk perumahan,
- mengizinkan industri di kawasan rawan banjir,
- membangun vila dan hotel di tepi sungai,
- hingga memberi karpet merah kepada sektor ekstraktif.
Ketika terjadi longsor atau banjir, publik disuruh “waspada”.
Padahal akar masalahnya: tanah retak bukan karena hujan, tetapi karena kebijakan yang mengabaikan daya tahan lingkungan.
Penegakan Hukum: Masih Kalah oleh Kepentingan Ekonomi
Indonesia tidak kekurangan regulasi lingkungan.
Yang kurang adalah keberanian untuk menegakkannya.
Pembalakan liar dibiarkan, perusahaan nakal sering lolos dari sanksi, dan tambang ilegal bisa beroperasi bertahun-tahun.
Akibatnya, kerusakan terakumulasi, dan masyarakat yang menanggung risiko.
Setiap kali terjadi bencana, pemerintah menyebutnya “musibah”.
Padahal musibah terbesar justru adalah krisis iklim yang semakin nyata, ketidaktegasan dalam melindungi hutan dan tanah kita sendiri.
Ketika Bencana Disebut Alam, Padahal Berawal dari Keputusan Manusia
Indonesia berada di wilayah rawan bencana, itu benar.
Namun kerawanannya bisa diperparah atau dipulihkan tergantung siapa yang memegang kuasa.
Ketika negara memilih membiarkan deforestasi, ketika izin tambang diberikan tanpa kajian mendalam, ketika drainase kota diabaikan, ketika sungai tidak dinormalisasi, maka hujan bukan lagi sekadar hujan—ia menjadi ancaman.
Dan setiap tahun, kita hidup dalam siklus yang sama:
bencana → duka → bantuan → lupa → ulangi lagi.
Krisis iklim memperburuk situasi, tetapi ketidakseriusan pemerintah dalam membenahi fondasi ekologis membuat dampaknya berkali-kali lipat.
Kita Butuh Negara yang Tidak Hanya Hadir Saat Bencana, Tapi Juga Sebelum Bencana
Masyarakat sudah terlalu sering diminta “siap siaga”,
padahal masyarakat hanyalah penonton dari kebijakan yang dibuat di tingkat atas.
Yang sebenarnya kita butuhkan:
- negara yang tegas menolak izin di kawasan rawan,
- penegakan hukum yang tidak pandang bulu,
- transisi energi yang nyata, bukan sekadar wacana,
- audit lingkungan yang transparan,
- dan tata ruang yang berpihak pada keselamatan warga, bukan keuntungan jangka pendek.
Perubahan iklim memang global.
Tapi kerusakan yang membuat banjir dan longsor semakin fatal—itu sangat lokal, sangat administratif, dan sangat politis.
Kesimpulan
Bencana alam mungkin tidak bisa dihentikan.
Tetapi skala kerusakan dan jumlah korban adalah sesuatu yang bisa dicegah — jika pemerintah mengambil keputusan yang benar.
Selama kebijakan lingkungan masih tunduk pada kepentingan ekonomi jangka pendek, kita akan terus menjalani siklus bencana yang sama, tahun demi tahun.
Dan pada akhirnya, bukan alam yang gagal menjaga kita.
Kitalah—melalui sistem pemerintahan dan kebijakan yang lemah—yang gagal menjaga alam.
