CampusNet – Pemerintah memfokuskan anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun 2026 pada program gizi, pertahanan, dan infrastruktur. Berdasarkan Undang-Undang APBN 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh alokasi anggaran terbesar, yakni Rp268 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran ini melampaui Kementerian Pertahanan (Rp187,1 triliun) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rp146 triliun). Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan belanja K/L sebesar Rp1.498,25 triliun. Komposisi anggaran tersebut menunjukkan pergeseran prioritas kebijakan negara. Pemerintah menempatkan isu gizi dan keamanan sebagai agenda utama, sementara sektor pendidikan tidak masuk dalam tiga besar penerima anggaran.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah pendidikan mulai bergeser ke posisi “backburner” dalam agenda pembangunan nasional?
Komposisi anggaran tersebut tidak hanya mencerminkan distribusi belanja negara, tetapi juga mengungkap perubahan orientasi pembangunan. Pendidikan bergerak dari pusat ke pinggir dalam hierarki prioritas nasional. Dalam peta kebijakan fiskal, sektor pendidikan tidak lagi menempati posisi strategis, meskipun berperan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Situasi ini mendorong refleksi tentang arah pembangunan yang ditempuh negara, terutama ketika pemerintah tidak menjadikan investasi pada generasi masa depan sebagai fokus utama dalam desain kebijakan anggaran.
Pendidikan di Kursi Belakang APBN 2026
Jika melihat daftar sepuluh K/L dengan anggaran terbesar, sektor pendidikan memang masih menerima alokasi yang cukup signifikan, tetapi tidak dominan. Pemerintah mengalokasikan Rp61,8 triliun untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Rp56,6 triliun untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alokasi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan anggaran BGN, Kementerian Pertahanan, dan Polri, bahkan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai pusat perhatian fiskal. Pemerintah lebih mengedepankan pendekatan jangka pendek melalui program gizi dan stabilitas keamanan, sementara pendidikan tidak memperoleh porsi yang setara sebagai investasi jangka panjang. Padahal, pendidikan membentuk fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan menentukan daya saing bangsa.
Membaca Arah Kebijakan Anggaran Negara
Pemerintah dapat membaca pergeseran prioritas ini sebagai strategi politik sekaligus ekonomi. Program gizi memberi dampak langsung yang mudah dirasakan masyarakat, sementara investasi pendidikan baru menunjukkan hasil dalam jangka panjang. Namun, ketika pemerintah terus menempatkan pendidikan pada posisi sekunder, risiko yang muncul tidak hanya stagnasi kualitas sumber daya manusia, tetapi juga melemahnya daya inovasi dan produktivitas nasional.
APBN 2026 tidak hanya mencerminkan kebijakan anggaran, tetapi juga menunjukkan arah visi pembangunan negara. Ketika pemerintah menempatkan pendidikan di belakang layar, persoalan yang muncul tidak lagi sekadar soal angka, melainkan tentang masa depan generasi dan keberlanjutan pembangunan Indonesia.
