CampusNet – Fenomena inden sekolah di Yogyakarta akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Orang tua bahkan rela mendaftarkan anak mereka yang masih berusia satu bulan saja. Kabar ini muncul setelah sebuah sekolah swasta mengumumkan kuota penuh hingga tahun 2032. Fenomena tersebut menunjukkan sebuah potret nyata ketimpangan pendidikan di Indonesia saat ini.
Ketimpangan Pendidikan Dasar: Daftar Sejak Bayi
Mengutip berita dari Kedaulatan Rakyat, pendaftaran sekolah tersebut bahkan hampir mencapai tahun 2032. Banyak wali murid merasa cemas terhadap kualitas sekolah dasar negeri di sekitar mereka. Oleh karena itu, mereka mencari jaminan kualitas melalui institusi pendidikan swasta yang ternama. Namun, sistem ini justru memperlebar jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang berbeda. Selain itu, mereka yang memiliki modal informasi lebih awal akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, masyarakat ekonomi bawah hanya bisa pasrah menghadapi pilihan sekolah yang terbatas.
Orang tua pasti ingin mengamankan masa depan anak melalui jalur yang pasti. Beberapa dari mereka bersedia mengantre belasan tahun demi mendapatkan fasilitas pendidikan yang dianggap mumpuni. Tindakan ini menciptakan kasta baru dalam sistem pendidikan dasar kita. Sekolah favorit akhirnya hanya menjadi milik kelompok yang memiliki akses informasi yang cepat. Kondisi tersebut menggambarkan betapa mahalnya harga sebuah kepastian pendidikan bagi warga negara.
Ketimpangan Pendidikan dan Perebutan Akses
Mengutip dari berita Detik Jogja, pihak sekolah mengonfirmasi bahwa antrean tersebut memang sangat panjang. Fenomena ini membuktikan bahwa ketimpangan pendidikan bukan sekadar masalah fasilitas fisik bangunan saja. Persoalan utama terletak pada kemampuan akses masyarakat terhadap kualitas pembelajaran yang bermutu. Orang tua yang memiliki jaringan sosial kuat lebih mudah mendapatkan informasi pendaftaran. Sementara itu, kelompok marginal seringkali tertinggal karena minimnya literasi mengenai sistem inden.
Stabilitas ekonomi keluarga turut berperan besar dalam menentukan keberhasilan mendapatkan kursi sekolah. Keluarga yang mapan dapat merencanakan pendidikan anak sejak bayi masih dalam kandungan. Di sisi lain, warga miskin harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan harian. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan berkualitas kini telah menjadi barang mewah. Akibatnya, pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai alat mobilitas sosial bagi semua kalangan.
Pemerintah sebenarnya telah mencoba melakukan pemerataan melalui sistem zonasi pada sekolah negeri. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri nampaknya belum pulih sepenuhnya. Banyak orang tua masih melihat perbedaan kualitas yang mencolok antara sekolah satu dengan lainnya. Banyak orang tua yang lebih memilih mengeluarkan biaya besar demi sekolah swasta favorit. Kurangnya standardisasi kualitas guru dan fasilitas menjadi akar masalah yang belum selesai.
Urgensi Standarisasi Kualitas Pendidikan
Negara harus segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara merata. Standarisasi kualitas kurikulum dan tenaga pengajar harus menyentuh hingga ke pelosok daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi berebut kursi di satu sekolah tertentu saja. Rasa aman orang tua terhadap sistem pendidikan nasional merupakan kunci keberhasilan sebuah negara. Jika pemerintah gagal, maka ketimpangan pendidikan akan terus menjadi beban negara kita.
Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama tanpa memandang latar belakang. Sistem inden yang memakan waktu belasan tahun merupakan alarm keras bagi birokrasi pendidikan negara. Perbaikan menyeluruh pada sistem pendidikan dasar harus segera dituntaskan demi masa depan penerus bangsa yang cerah.
Baca Juga: Pusing Cari Topik Skripsi? Mulai dari Tiga Cara Ini
