CampusNet – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tiyo Ardianto, memprotes pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas dugaan kegagalan dalam menjamin hak dasar anak setelah tragedi bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur. Setelah menyampaikan kritik tersebut, BEM UGM diteror, menyusul sikap terbuka mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada pemenuhan hak pendidikan anak.
Tiyo menyuarakan kritik tersebut sebagai respons atas peristiwa yang memicu keprihatinan publik. Ia menilai negara harus bertanggung jawab dalam memastikan akses dan perlindungan hak pendidikan anak, terutama di tengah kasus tragis yang mencerminkan kerentanan sosial.
Suara Kritik Berbalas Teror
Empat hari setelah surat terbuka dikirim, Tiyo menerima pesan WhatsApp dari nomor asing berkode Inggris yang berisi ancaman penculikan. Pesan itu juga menyematkan tuduhan bahwa dirinya merupakan “agen asing” dan sekadar mencari panggung.
Tak hanya melalui pesan digital, Tiyo juga mengaku mengalami penguntitan. Sehari setelah ancaman muncul, dua orang tak dikenal disebut memotret dirinya saat berada di sebuah kedai sebelum bergegas pergi.
Kritik atas Prioritas Negara
BEM UGM diteror setelah mengkritik kebijakan anggaran pendidikan karena belum menyentuh akar ketimpangan dan kemiskinan struktural. Mereka menilai pemerintah belum mengarahkan anggaran secara tepat untuk memperkuat akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok rentan.
Selain itu, BEM UGM menyoroti alokasi anggaran besar untuk program makan bergizi gratis. Mereka berpandangan pemerintah lebih memprioritaskan program tersebut, sementara persoalan mendasar pendidikan belum mendapat perhatian yang seimbang.
Isu Anggaran dan Prioritas Kebijakan
Dalam pernyataannya, BEM UGM secara langsung mengkritik kebijakan anggaran pendidikan yang menurut mereka belum menyentuh akar persoalan ketimpangan dan kemiskinan struktural. Mereka menilai pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program makan bergizi gratis, tetapi program tersebut belum menjawab persoalan mendasar terkait akses dan kualitas pendidikan.
Menurut BEM, tragedi di NTT seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah kebijakan dan prioritas pembangunan, terutama dalam menjamin hak-hak anak.
Teror dan Ruang Kritik
Intimidasi terhadap mahasiswa bukan fenomena baru, beberapa tahun terakhir, sejumlah aktivis kampus melaporkan tekanan setelah mereka mengkritik kebijakan negara. Pihak tertentu mengirim teror kepada Tiyo dan menunjukkan bagaimana mereka mempersempit ruang diskusi publik dengan membalas perbedaan pandangan melalui ancaman.
Mahasiswa memegang peran historis sebagai pengawas moral dan penggerak perubahan sosial dalam sistem demokrasi. Negara dan para pemangku kebijakan seharusnya merespons kritik dengan argumentasi dan dialog, bukan dengan intimidasi personal.
Tragedi di NTT menghadirkan luka kemanusiaan yang mendalam. Pihak yang meneror suara kritis justru memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Publik perlu menuntut ruang aman bagi perbedaan agar demokrasi tetap hidup dan bermakna.
Baca juga: Tragedi Kematian Seorang Siswa Sekolah Dasar dan Rapuhnya Perlindungan Pendidikan
