CampusNet – Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan petunjuk teknis terbaru: yayasan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau SPPG akan menerima insentif Rp6 juta per hari.
Dalam kebijakan publik, angka bukan sekadar angka. Ia adalah sinyal prioritas. Ia menunjukkan bagaimana negara membaca urgensi, mengalokasikan risiko, dan menimbang sensitivitas fiskal.
Skema Rp6 juta per hari berarti insentif berbasis waktu operasional, bukan berbasis capaian hasil. Model seperti ini sederhana secara administratif, tetapi kompleks secara konsekuensi. Ia menciptakan kepastian biaya tetap, bukan kepastian dampak.
Dalam teori desain kebijakan, insentif flat-rate harian cenderung menghasilkan stabilitas operasional, namun tidak otomatis menghasilkan efisiensi. Tanpa diferensiasi berbasis performa, tidak ada mekanisme internal yang mendorong peningkatan kualitas atau penghematan biaya. Selama aktivitas berjalan, insentif tetap mengalir.
Di titik ini, pertanyaan yang relevan bukan apakah Rp6 juta itu “besar” atau “kecil”. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah:
- Bagaimana formula angka tersebut ditentukan?
- Komponen biaya apa saja yang dihitung?
- Apakah insentif itu proporsional terhadap output yang dihasilkan?
- Bagaimana korelasinya dengan indikator keberhasilan program?
Tanpa transparansi atas struktur biaya, publik tidak memiliki basis untuk menilai kewajaran angka tersebut.
Lebih jauh, kebijakan ini lahir di tengah ruang fiskal yang sedang ketat dan perdebatan publik mengenai penyesuaian anggaran sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam situasi seperti itu, setiap kebijakan pembiayaan baru akan dinilai bukan hanya dari sisi legalitas, tetapi dari sisi sensitivitas dan konsistensi prioritas.
Desain insentif adalah cerminan filosofi tata kelola. Jika negara memilih kepastian pembiayaan tetap dibanding fleksibilitas berbasis hasil, maka negara juga memilih memikul risiko efisiensi di kemudian hari.
Dan di situlah letak persoalannya.
Kebijakan yang kuat bukan hanya yang dapat dijalankan, tetapi yang dapat dijelaskan secara rasional, transparan, dan proporsional. Jika skema Rp6 juta per hari tidak disertai argumentasi biaya yang terbuka serta indikator kinerja yang terukur, maka perdebatan publik bukan sekadar reaksi politik — melainkan konsekuensi logis dari desain yang kurang akuntabel.
Kebijakan publik pada akhirnya tidak dinilai dari niat, melainkan dari struktur dan dampaknya.
Dan struktur selalu berbicara lebih keras daripada pernyataan.
Baca juga: Ada Apa Obsesi Prabowo dengan Makan Gratis?
