CampusNet – Publik Indonesia menemukan cara baru untuk melontarkan kritik politik. Mereka tidak lagi hanya menggunakan kolom komentar atau unggahan media sosial, namun juga memanfaatkan platform navigasi digital seperti peta digital atau Google Maps untuk menyampaikan sindiran.
Fenomena ini muncul dalam bentuk perubahan nama lokasi pada peta digital. Warganet mengganti label titik tertentu dengan istilah satir yang merujuk pada situasi politik yang sedang berlangsung. Praktik ini kerap disebut sebagai bentuk vandalisme digital, tetapi di sisi lain juga dibaca sebagai ekspresi kritik publik di ruang digital.
Satir di Titik Lokasi
Beberapa peristiwa menunjukkan pola yang serupa, pada kediaman pribadi mantan Presiden Joko Widodo di Solo sempat berubah nama menjadi “Tembok Ratapan Solo” di Google Maps. Perubahan tersebut terjadi di tengah ramainya respons publik terhadap dinamika politik nasional.
Pada Oktober 2023, nama Gedung Mahkamah Konstitusi juga sempat berubah menjadi “Mahkamah Keluarga”. Publik mengaitkan perubahan itu dengan sorotan terhadap putusan syarat capres-cawapres yang dinilai memunculkan konflik kepentingan.
Sebelumnya, pada Juli 2023, titik lokasi Gedung DPR berubah menjadi “Istana Tikus”. Label tersebut mencerminkan kritik terhadap kinerja anggota dewan. Bahkan pada 2019, rumah Prabowo Subianto di Kertanegara pernah berubah nama menjadi “Istana Presiden Republik Kertanegara” setelah klaim kemenangan versi real count internal sebelum pengumuman resmi KPU.
Sebagian besar label tersebut kemudian dibersihkan atau dikembalikan oleh pihak platform.
Kritik, Algoritma, dan Fitur Crowdsourcing
Perubahan nama lokasi ini memanfaatkan fitur crowdsourcing yang memungkinkan pengguna mengusulkan pembaruan data. Sistem tersebut yang dirancang untuk memperkaya informasi justru dimanfaatkan sebagai medium ekspresi politik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang publik digital tidak hanya berada di media sosial konvensional. Platform berbasis utilitas seperti peta digital pun dapat berubah menjadi arena simbolik bagi kritik dan satire politik.
Antara Ekspresi dan Pelanggaran
Praktik ini menimbulkan perdebatan, di satu sisi, warganet memanfaatkan ruang digital sebagai medium kritik kreatif. Di sisi lain, perubahan label lokasi dapat mengganggu fungsi informasi dan melanggar kebijakan platform.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana masyarakat menggeser praktik kritik ke ranah digital yang semakin luas. Kritik tidak lagi hadir dalam bentuk demonstrasi fisik semata, tetapi juga melalui manipulasi simbolik di ruang digital.
Ruang Publik yang Terus Bertransformasi
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa ruang publik digital terus mengalami transformasi. Warganet memanfaatkan celah teknologi untuk menyuarakan ketidakpuasan, sementara platform berupaya menjaga integritas datanya.
Di tengah dinamika tersebut, batas antara ekspresi, satire, dan vandalisme digital menjadi semakin tipis. Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa teknologi tidak pernah netral. Ia selalu berinteraksi dengan kepentingan sosial dan politik yang hidup di masyarakat.
