CampusNet – Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun pada saat yang sama, Papua tetap menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kondisi paradoks tersebut tidak hanya muncul dalam angka statistik, tetapi juga terlihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama pada sektor pendidikan.
Berbagai studi menunjukkan bahwa masyarakat adat bukan penyebab kemiskinan di Papua. Kebijakan pembangunan dan sistem ekonomi justru membentuk kemiskinan struktural melalui dorongan ekspansi industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan sawit. Perusahaan dan kebijakan perizinan telah menghilangkan puluhan ribu hektare hutan serta membuka jutaan hektare wilayah tambang yang mengancam wilayah adat dan kawasan pesisir. Situasi tersebut mempersempit ruang hidup masyarakat, termasuk wilayah berburu, berladang, dan menangkap ikan.
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Pendidikan
Perubahan struktur ekonomi secara langsung mengubah pola hidup masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri kini semakin bergantung pada mekanisme pasar. Pada saat yang sama, kenaikan biaya hidup dan melonjaknya harga pangan semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat, sementara masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi.
Akibatnya, kondisi ekonomi keluarga secara langsung memengaruhi sektor pendidikan. Banyak keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Kondisi tersebut kemudian membatasi akses pendidikan serta mengancam keberlanjutan pendidikan anak-anak di Papua.
Pendidikan dalam Lingkaran Kemiskinan
Kemiskinan dan pendidikan di Papua saling memengaruhi satu sama lain. Kondisi geografis yang ekstrem, seperti pegunungan terjal dan kawasan hutan yang luas, menghambat pemerintah dalam membangun infrastruktur pendidikan secara merata. Banyak wilayah masih terisolasi karena keterbatasan akses jalan yang memadai. Selain itu, pemerintah belum mampu mendistribusikan tenaga guru secara merata, sekolah masih kekurangan fasilitas, dan kualitas pembelajaran tertinggal jauh dibandingkan wilayah perkotaan seperti Jayapura.
Lebih lanjut, berbagai data menunjukkan tingginya angka anak putus sekolah di Papua. Jarak sekolah yang jauh, tingginya biaya hidup, situasi konflik keamanan, serta tuntutan ekonomi keluarga mendorong banyak anak menghentikan pendidikan lebih awal untuk membantu keluarga bertahan hidup. Kondisi tersebut kemudian menurunkan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, masyarakat menghadapi keterbatasan peluang kerja, memperoleh pendapatan rendah, dan terus mengalami siklus kemiskinan antargenerasi.
Persoalan pendidikan di Papua tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah sekolah. Pendidikan menjadi bagian dari persoalan struktural yang lebih luas yang melibatkan pembangunan, ekonomi, dan ketimpangan sosial.
Model Pembangunan yang Seragam
Salah satu akar persoalan terletak pada penerapan pola pembangunan yang seragam. Pemerintah sering menerapkan kebijakan pembangunan di Papua dengan pendekatan yang sama seperti di wilayah lain tanpa mempertimbangkan budaya lokal, sistem sosial, serta hubungan masyarakat adat dengan tanah dan hutan.
Padahal, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara harus mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berbagai perguruan tinggi, seperti UI, IPB, dan UNPAD, melalui sejumlah riset menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan hukum terhadap wilayah adat memungkinkan masyarakat adat membangun kemandirian ekonomi sekaligus berkontribusi dalam pembangunan.
Ketika negara melindungi ruang hidup masyarakat adat, masyarakat dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat. Selanjutnya, stabilitas ekonomi memungkinkan keluarga menyekolahkan anak-anak tanpa menghadapi ancaman kelaparan maupun konflik sosial.
Jalan Keluar: Pendidikan yang Kontekstual
Strategi perbaikan tidak cukup hanya dengan menambah anggaran pendidikan. Pembangunan sekolah dan pengiriman guru harus dibarengi dengan pendekatan yang kontekstual. Kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal, menghargai kearifan masyarakat adat, dan mengintegrasikan pengetahuan berbasis komunitas.
Pendidikan di Papua tidak bisa dipisahkan dari pengakuan hak atas wilayah adat, perbaikan infrastruktur dasar, serta stabilitas keamanan. Jika tidak, sekolah hanya akan menjadi bangunan tanpa daya ubah.
Papua bukan kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma: dari pembangunan yang eksploitatif menuju pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan. Pendidikan seharusnya menjadi jembatan menuju kemandirian bukan sekadar angka dalam laporan anggaran.
