CampusNet – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengalkulasi kebutuhan anggaran kuliah PTN gratis mencapai Rp93,7 triliun. Menteri Diktisaintek Brian Yuliarto menyampaikan angka tersebut saat rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Senin (21/9/2026). Sebab, pemerintah ingin membebaskan biaya pendidikan tinggi bagi seluruh mahasiswa perguruan tinggi negeri.
Dasar Perhitungan dan Skema Pengganti UKT
Brian menjelaskan bahwa angka Rp93,7 triliun berasal dari formulasi standar biaya per program studi, wilayah, serta mahasiswa per tahun. Kementerian telah menyusun acuan biaya operasional tersebut sejak tahun 2024. Oleh karena itu, skema ini menjadi pijakan utama pemerintah dalam menghitung kebutuhan dana nasional.
Pemerintah memproyeksikan dana APBN nantinya akan menggantikan seluruh sumber pendapatan operasional kampus negeri. Berikut adalah 3 komponen pendapatan PTN yang masuk dalam skema penggantian oleh pemerintah:
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dari seluruh jalur masuk.
- Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dari pendaftaran jalur mandiri.
- Pendapatan operasional internal yang selama ini PTN kelola secara mandiri.
Kajian Lintas Kementerian dan Sikap DPR
Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Rabu (23/9/2026), Brian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menghendaki kebijakan ini segera berjalan. Namun, pemerintah masih melakukan kajian mendalam bersama lintas kementerian. Selanjutnya, Kemdiktisaintek menargetkan skema pembiayaan yang lebih rasional selesai dalam rentang waktu dua minggu hingga satu bulan.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya evaluasi kekuatan APBN sebelum merealisasikan kebijakan tersebut. DPR mengingatkan pemerintah agar mencermati kondisi ekonomi global saat ini. Dengan demikian, pengalokasian anggaran kuliah PTN gratis dapat berjalan secara realistis tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.
Baca juga: Beasiswa Kemdiktisaintek Disorot DPR