CampusNet – Keputusan pemerintah menanggung bunga utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sekitar Rp1,2 triliun per tahun melalui APBN memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap anggaran pendidikan.
Pemerintah mengambil langkah ini karena bunga utang telah jatuh tempo dan PT KCIC masih merugi. Tambahan kewajiban tersebut masuk ke APBN yang sedang defisit, sehingga setiap pengeluaran baru mempersempit ruang belanja sektor lain, termasuk pendidikan.
Ruang Fiskal yang Menyempit
Pemerintah Indonesia melalui Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 wajib mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Kebijakan mandatory spending ini diterapkan sejak 2009 untuk membiayai kebutuhan esensial seperti gaji pendidik, BOS, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, dengan total anggaran 2026 mencapai Rp757,8 triliun.
Meski alokasi tersebut terlindungi secara normatif, tekanan fiskal akibat meningkatnya kewajiban negara tetap dapat memengaruhi kualitas dan fleksibilitas belanja pendidikan. Pemerintah berpotensi melakukan efisiensi, menunda program, atau membatasi ekspansi kebijakan baru ketika ruang anggaran semakin terbatas.
Potensi Dampak terhadap Kualitas Belanja Pendidikan
Dampaknya dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penundaan pembangunan atau renovasi sekolah, pembatasan perluasan program beasiswa, penyesuaian alokasi untuk peningkatan kesejahteraan guru, hingga berkurangnya ruang inovasi pendidikan digital dan vokasi.
Meskipun persentase alokasi 20 persen tetap terjaga sesuai amanat konstitusi, tekanan fiskal yang meningkat berpotensi mengubah komposisi serta menurunkan efektivitas belanja pendidikan.
Efisiensi atau Pergeseran Prioritas?
Pemerintah menyatakan pembayaran bunga utang akan bersumber dari efisiensi anggaran. Namun, efisiensi dalam praktik sering kali berarti realokasi. Jika pendapatan negara tidak meningkat signifikan, tambahan kewajiban Rp1,2 triliun per tahun tetap mengurangi fleksibilitas fiskal.
Ancaman terbesar bukan pada pemotongan langsung anggaran pendidikan, melainkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan di masa depan. Ketika kewajiban pokok utang mulai dibayarkan pada 2027, tekanan terhadap APBN berpotensi meningkat.
Dalam jangka panjang, beban fiskal yang terus bertambah dapat mempersempit ruang investasi pada pembangunan sumber daya manusia. Padahal, sektor pendidikan berperan strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Tantangan Menjaga Prioritas Pembangunan Manusia
Masuknya beban utang proyek Whoosh ke dalam APBN menimbulkan dilema kebijakan. Pemerintah perlu menjaga stabilitas proyek strategis sekaligus memastikan pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
APBN bukan sekadar angka, melainkan arah pembangunan. Ketika tekanan fiskal meningkat, tantangan pemerintah adalah menjaga agar anggaran pendidikan tidak hanya aman secara nominal, tetapi juga tetap kuat dari sisi kualitas, pemerataan, dan dampaknya.
Baca juga: Utang Whoosh Resmi Ditanggung APBN, Beban Fiskal Negara Bertambah
