DPR Pangkas Fasilitas: Respons atas Gelombang Tuntutan Rakyat

CampusNet – Setelah dikepung aksi protes dari aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil, DPR memberikan jawaban atas 17+8 tuntutan rakyat dalam bentuk pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota dewan. Namun, langkah ini dinilai terlalu lambat dan masih jauh dari harapan rakyat.

Langkah konkret dari DPR:

1. Menghapus tunjangan perumahan bagi anggota DPR efektif sejak 31 Agustus 2025.
2. Moratorium kunjungan luar negeri (kunker) kecuali untuk undangan kenegaraan, dimulai 1 September 2025.
3. Evaluasi dan pemangkasan tunjangan lain seperti listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
4. Anggota DPR yang nonaktif oleh partainya tidak menerima hak keuangan dari lembaga legislatif.
5. Komitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi.
6. MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) mendorong Mahkamah Partai untuk menindaklanjuti anggota bermasalah.

Konteks protes: “17+8 Demands”

Aksi publik dimotori kelompok mahasiswa, influencer, dan organisasi masyarakat sipil melalui platform tuntutan “17+8”—17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang terkait reformasi DPR, transparansi, pelibatan publik, penghapusan tunjangan elit, hingga penegakan HAM.

Protes mulai menyala sejak akhir Agustus, dipicu oleh kemarahan atas tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai hampir 10 kali upah minimum Jakarta, serta kebijakan anggaran yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Penilaian kritis: Isu Progresivitas atau Sekadar “Lempar Pebbles”?

Meskipun langkah DPR menjawab tuntutan rakyat, reaksi publik tetap dingin karena:

• Terlalu reaktif: Pemangkasan baru terjadi setelah tuntutan publik mendesak, bukan atas inisiatif DPR.
• Terasa simbolis: Dampaknya minimal—hapus tunjangan perumahan dan moratorium kunker belum menyentuh akar biaya besar lain yang dinilai boros.
• Mengalihkan fokus: Alih-alih reformasi struktural, tindakan lebih difokuskan pada penyesuaian fasilitas formal tanpa audit atau review kebijakan menyeluruh.
• Transparansi masih berpotensi dijadikan retorika politik, belum dipastikan aksi nyata seperti publikasi anggaran secara terbuka atau pelibatan publik dalam legislasi secara konsisten.

Rekomendasi Aksi DPR Selanjutnya

Langkah	Rekomendasi
Audit menyeluruh	Lakukan audit independen terhadap seluruh tunjangan dan fasilitas anggota DPR, dan publikasikan hasilnya.
Legislasi reformasi	Segera dorong penyusunan dan pengesahan RUU reformasi parlemen, termasuk pengaturan tunjangan, transparansi, dan sanksi etika.
Publikasi real-time	Buat portal terbuka yang menampilkan anggaran, tunjangan, dan kebijakan publik secara real-time.
Penganggaran inklusif	Libatkan publik dan perwakilan komunitas dalam penyusunan kebijakan anggaran legislatif.