Kebijakan Blunder Prabowo: Polisi Naik Pangkat, Rakyat Mati Tak Diperhitungkan

CampusNet – Gelombang demonstrasi di Indonesia telah meninggalkan jejak luka yang dalam. Sedikitnya delapan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka akibat bentrokan antara massa dan aparat. Namun, di tengah duka rakyat, Presiden Prabowo Subianto justru mengeluarkan kebijakan kontroversial: memberikan kenaikan pangkat kepada polisi yang menjadi korban demonstrasi.

Langkah ini dinilai sebagai blunder politik dan penghinaan terhadap rasa keadilan rakyat.

Polisi Dihargai, Rakyat Dikorbankan

Kebijakan tersebut mempertegas jurang antara penguasa dan rakyat. Ketika nyawa masyarakat sipil melayang, negara bukannya hadir memberi keadilan, melainkan sibuk mengapresiasi aparat.

Padahal, laporan dari lapangan menunjukkan sebagian besar korban justru berasal dari masyarakat yang tidak bersenjata. Banyak dari mereka menjadi korban gas air mata, peluru karet, bahkan kekerasan fisik aparat. Ironisnya, tak ada penghormatan, permintaan maaf, atau keadilan bagi korban sipil.

Daftar Korban Demonstrasi

Data yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan korban terus berjatuhan sejak awal gelombang demonstrasi:

• ≥ 10 orang tewas di berbagai daerah akibat bentrokan dengan aparat (data nasional).
• 208 korban luka ditangani pada 29 Agustus 2025 di Bandung (belum di kota-kota lainnya), dengan 6 orang dirujuk ke rumah sakit.
• 62 korban luka tambahan tercatat pada 1 September malam, sebagian besar mengalami sesak napas akibat gas air mata dan luka benda tumpul.
• Relawan medis dan staf keamanan kampus juga ikut menjadi korban paparan gas air mata, menunjukkan bahwa tidak hanya demonstran yang terdampak.

Daftar ini hanyalah sebagian dari potret nyata situasi represif yang dialami rakyat. Nyawa dan keselamatan warga sipil jelas lebih banyak dikorbankan dibandingkan kerugian yang dialami aparat.

Ancaman Legitimasi Pemerintahan

Keputusan ini bisa menjadi bumerang politik. Di saat masyarakat menuntut keadilan dan transparansi, pemerintah justru mengukuhkan kesan bahwa aparat kebal dari kritik.
Jika dibiarkan, bukan hanya kepercayaan publik yang runtuh, melainkan juga legitimasi pemerintahan itu sendiri.

Apa yang Seharusnya Dilakukan

Daripada sibuk memberi penghargaan, langkah yang semestinya diambil pemerintah adalah:

• Menyelidiki tuntas kematian korban sipil dan menyeret pelaku kekerasan ke meja hukum.
• Meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban.
• Menghentikan pola represif aparat dan mengedepankan dialog dengan rakyat.