CampusNet – Minggu ini, media sosial kembali riuh akibat interaksi admin partai politik yang sangat kontroversial. Terdapat fenomena admin akun resmi Partai Gerindra yang membalas komentar netizen dengan sebutan “Anak Abah”. Netizen tersebut sebenarnya hanya bertanya mengenai urgensi anggaran pendidikan sebesar 17 triliun rupiah. Jawaban admin tersebut segera memicu perdebatan panas di kalangan pengguna media sosial. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya cengkraman Labelling Culture dalam ruang digital kita saat ini.
Komunikasi publik seharusnya mengedepankan substansi argumen dan data yang valid kepada masyarakat. Namun, admin partai justru memilih jalan pintas melalui serangan identitas politik yang tajam. Langkah ini mencerminkan kegagalan institusi dalam membangun dialog yang sehat dan produktif. Masyarakat kini lebih sering menyaksikan aksi saling ejek daripada adu argumen cerdas. Ruang diskusi berubah menjadi medan perang kata-kata yang penuh dengan sentimen negatif.
Labelling Culture dan Dehumanisasi
Sosiolog Howard Becker mengembangkan teori labelling sebagai bentuk cap sosial yang melekat pada individu. Mengutip dari laman resmi Detikcom, lingkungan memberikan julukan tertentu berdasarkan perilaku yang mereka anggap menyimpang. Para pemberi cap sering kali mengabaikan jati diri asli seseorang secara keseluruhan. Akibatnya, individu tersebut akhirnya memeluk identitas baru yang masyarakat sematkan secara paksa.
Fenomena Labelling Culture ini terus berkembang pesat dalam ekosistem media sosial Indonesia. Pesatnya fenomena tersebut seolah memperlihatkan bagaimana label politik secara efektif membungkam daya kritis warga negara. Setiap kritik terhadap pemerintah langsung mendapat cap sebagai barisan sakit hati oleh pendukung. Pola komunikasi seperti ini merusak esensi demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
Penyerang pribadi lawan bicara mempraktikkan bentuk kesesatan berpikir yang sangat nyata. Dalam ilmu logika, orang mengenal istilah ini sebagai teknik argumentum ad hominem. Laman edukasi Wikipedia mencatat bahwa pelaku ad hominem menyerang karakter atau atribut pribadi lawan bicara. Mereka sengaja mengalihkan perhatian publik dari substansi masalah yang sedang diperdebatkan saat itu. Praktik Labelling Culture ini menjadikan kualitas debat publik kita semakin merosot.
Ketimpangan Kekuasaan dan Efek Labelling Culture
Partai politik memegang kekuasaan besar sebagai institusi yang mewakili aspirasi rakyat banyak. Namun, penggunaan akun resmi untuk menyerang warga sipil menunjukkan ketimpangan kekuasaan yang besar. Admin institusi merasa memiliki kekuatan untuk merundung masyarakat secara terbuka di depan publik. Tindakan ini merupakan bentuk perundungan institusional yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan demokrasi. Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mempertanyakan setiap kebijakan anggaran yang pemerintah buat.
Budaya pemberian cap negatif juga memicu proses dehumanisasi yang sangat berbahaya bagi persatuan. Kita tidak lagi melihat lawan bicara sebagai manusia utuh yang memiliki nalar. Kita hanya melihat mereka sebagai tumpukan label politik yang layak mendapat hinaan. Hal ini mematikan rasa empati dalam setiap interaksi yang terjadi di dunia maya. Strategi Labelling Culture ini memang efektif memenangkan perdebatan sesaat namun merusak mentalitas bangsa.
Polarisasi masyarakat semakin lebar akibat kebiasaan saling memberi julukan buruk di media sosial. Kelompok pro dan kontra terus menjaga jarak demi menjaga eksistensi kelompok masing-masing. Mereka membangun tembok tinggi yang menghalangi pertukaran ide secara sehat dan terbuka. Persatuan bangsa menjadi taruhan utama dalam permainan ego di jagat media sosial. Elit politik membiarkan fenomena ini terjadi demi mengamankan basis pendukung setia mereka sendiri.
Memulihkan Marwah Ruang Publik yang Sehat
Masyarakat harus mulai berani menolak setiap bentuk pembungkaman suara lewat label politik. Kita perlu kembali fokus pada substansi masalah daripada sekadar memperdebatkan identitas seseorang. Pengetahuan mengenai cara berargumen yang benar menjadi senjata utama bagi setiap warga negara. Pendidikan literasi digital harus mencakup pemahaman tentang bahaya Labelling Culture di masa depan. Mari kita bangun kembali budaya diskusi yang saling menghormati antar warga negara.
Admin media sosial partai politik juga perlu mendapatkan pelatihan komunikasi yang sangat etis. Mereka harus memahami bahwa setiap kata mewakili martabat sebuah institusi negara besar. Jawaban yang cerdas dan solutif jauh lebih berharga daripada aksi pamer kekuasaan semu. Rakyat merindukan jawaban yang transparan mengenai penggunaan uang pajak mereka yang sangat besar. Kebenaran tidak akan pernah lahir dari bibir yang penuh dengan caci maki.
Demokrasi akan tetap hidup selama kita masih mampu mendengarkan suara yang berbeda pendapat. Jangan biarkan label politik mengaburkan pandangan kita terhadap realitas sosial yang sedang ada. Kritik adalah vitamin penting bagi jalannya pemerintahan yang bersih serta akuntabel secara hukum. Kita semua memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kesantunan dalam berpendapat secara publik. Masa depan bangsa ini bergantung pada kualitas dialog yang kita bangun sekarang.
Baca Juga: Tragedi Kematian Seorang Siswa Sekolah Dasar dan Rapuhnya Perlindungan Pendidikan
