Langkah Kontroversial Universitas Udayana dengan TNI

CampusNet – Belakangan ini dunia pendidikan dihebohkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Udayana dengan TNI AD Kodam IX/Udayana. Perjanjian tersebut ditulis dalam dokumen perjanjian Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025. Selain itu, kerjasama ini diresmikan pada tanggal 5 Maret 2025 dan baru dipublikasikan tanggal 26 Maret 2025 melalui akun instagram resmi Universitas Udayana.

BEM Universitas Udayana Menolak Keras

Ada beberapa poin penting yang disorot, contohnya ruang lingkup kerjasama yang dibahas dalam pasal 2. Peningkatan SDM, pertukaran data dan informasi hingga pelatihan bela negara dituliskan dalam pasal tersebut. Hal tersebut membuat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udaya bereaksi menolak keras atas kerjasama tersebut. Menurut pihak BEM, kerjasama ini akan berpotensi membuat militer bisa mendominasi ranah pendidikan sipil. Selain itu, sejatinya kampus adalah tempat netral yang tidak boleh bersinggungan dengan kepentingan dari pihak manapun.

Perihal pertukaran data dan informasi, tidak ada penjelasan secara detail tentang kerjasama ini. Hal ini membuat pihak BEM Universitas Udayana khawatir akan penyalahgunaan data yang bisa saja terjadi. Pertukaran data dan informasi ini bisa menjadi cara spionase bagi pihak TNI terhadap pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah, TNI maupun pejabat univeristas.

Alumni Ikut Bersuara

Selain BEM, pihak alumni Universitas Udayana juga menolak kerjasama yang dilakukan kampus dengan TNI. Para alumni juga menyadari bahwa kerjasama ini berpotensi untuk mengganggu kebebasan akademik di kampus. Salah satu pasal yang disoroti alumni Universitas Udayana terdapat dalam pasal 5. Pasal tersebut berisikan tentang keterlibatan TNI dalam kegiatan penelitian. Menurut salah satu alumni, hal ini membuat TNI berpotensi memiliki wewenang atas penelitian yang dilakukan, yaitu menjadi “supervisor” kegiatan penelitian khususnya penelitian yang mengkritisi pemerintahan.

Rektor Membantah Adanya Militerisme

Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana membantah jika kerjasama ini sekaligus membawa militerisme ke dalam kampus. Dirinya mengaku bahwa kerjasama ini hanya bersifat partisipatif dan edukatif tanpa menganggu netralitas dan independensi kampus. Perihal pelatihan bela negara yang dituliskan dalam perjanjian tersebut, Sudarsana mengklaim bahwa ini hanya untuk kedisplinan dan wawasan kebangsaan. Menurutnya hanya pelatihan bela negara non-militer yang akan dilakukan dalam pelatihan bela negara tersebut.