CampusNet – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menyatukan langkah untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kolaborasi ini ditegaskan dalam kegiatan Coffee Morning bertajuk Penguatan Peran Pengadaan dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, yang mempertemukan Kepala LKPP Sarah Sadiqa dan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono.
Pengadaan Jadi Fondasi Infrastruktur Nasional
Dalam konteks pembangunan nasional, infrastruktur kini tidak lagi dimaknai sekadar pembangunan fisik, melainkan sebagai penggerak ketahanan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan pentingnya pelibatan LKPP sejak tahap awal perencanaan program prioritas infrastruktur. Menurutnya, sektor infrastruktur memiliki kompleksitas tinggi, nilai anggaran besar, serta risiko yang signifikan, sehingga membutuhkan koordinasi dan pendampingan sejak awal.
“Kami tidak ingin menyelesaikan masalah di belakang. Kami ingin dilibatkan dari depan agar bisa bersama-sama mengantisipasi potensi persoalan,” tegas Sarah.
Dukung Program Prioritas Pemerintah
LKPP saat ini turut mendukung berbagai program strategis nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Swasembada Pangan, Sekolah Unggul Garuda, Perumahan Rakyat, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Dukungan tersebut diwujudkan melalui:
- Penyusunan kebijakan pengadaan
- Konsultasi dan bimbingan teknis
- Pendampingan proses pengadaan
- Penguatan sistem digital seperti SPSE, e-katalog, e-purchasing, dan e-monev
Langkah ini bertujuan memastikan belanja negara berjalan akuntabel, transparan, serta mendukung integrasi antara perencanaan dan implementasi pembangunan di lapangan.
Infrastruktur Harus Berkualitas dan Tangguh
Pada kesempatan yang sama, Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia merupakan urgensi nasional. Ia menyebut infrastruktur sebagai tulang punggung pembangunan yang harus memenuhi standar kualitas, keselamatan, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.
“Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan nasional. Kita tidak boleh jalan di tempat. Kita harus melakukan lompatan-lompatan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya infrastruktur yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu mengurangi disparitas antarwilayah.
Menuju Indonesia Emas 2045
Sinergi antara LKPP dan Kemenko Infra diharapkan mampu memastikan setiap proses pengadaan benar-benar mendukung prioritas pembangunan nasional. Tata kelola pengadaan yang transparan dan responsif diyakini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi proyek-proyek strategis secara berkelanjutan.
Dengan penguatan koordinasi sejak tahap perencanaan, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, merata, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
