Media Service
CampusNet – Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berjalan. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah politik Indonesia, mahasiswa kembali turun ke jalan.
Sejumlah organisasi kemahasiswaan dari berbagai universitas menggelar aksi protes di Jakarta dengan membawa sederet isu penting: transparansi anggaran pendidikan, kenaikan biaya hidup mahasiswa, serta arah kebijakan publik yang dinilai makin jauh dari kepentingan rakyat kecil.
“Asta Cita Rakyat” dan Tuntutan Mahasiswa
Koalisi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebut aksi ini sebagai bagian dari gerakan nasional. Titik kumpul aksi berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.00 WIB.
Peserta aksi membawa delapan tuntutan yang mereka beri nama “Asta Cita Rakyat”, yang mencakup hentikan kriminalisasi demonstran, reformasi aparat keamanan, dorong ekonomi dan demokrasi yang benar-benar prorakyat, reforma agraria dan ekososialisme, pendidikan gratis, layanan kesehatan yang berpihak pada rakyat, serta cabut kebijakan antirakyat dan tegakkan keadilan hukum.
“Memang aksi hari ini mengangkat tajuk cukup 1 tahun, cukup 1 tahun penderitaan dan penindasan, kami membawa Asta Cita Rakyat atau delapan tuntutan rakyat,” ujar salah satu orator dari BEM UI yang turut hadir saat aksi berlangsung, dikutip dari Detik News.
Satu Tahun Prabowo-Gibran, Ruang Kritik Masih Terbuka?
Peringatan satu tahun pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 menjadi momen evaluasi bagi banyak pihak. Amnesty International Indonesia mencatat penyempitan ruang sipil selama 12 bulan terakhir.
Di sektor pendidikan, aksi mahasiswa menyoroti minimnya transparansi anggaran, terbatasnya partisipasi publik, dan sempitnya ruang dialog kebijakan. Sejumlah pengamat melihat aksi ini bukan sekadar protes, melainkan “barometer” yang mengukur seberapa jauh pemerintah mau mendengar suara publik.
Ruang Kampus Terkesan Kian Menyempit
Tuntutan aksi mahasiswa tidak berhenti pada isu politik makro. Banyak keluhan berakar di kehidupan kampus. Kenaikan biaya hidup menekan kondisi finansial mahasiswa dan mengubah cara mereka menjalani aktivitas akademik.
Waktu yang dulu mereka habiskan untuk kuliah, diskusi, dan kegiatan kampus kini tersita oleh kerja paruh waktu dan kebutuhan ekonomi lainnya. Kampus kehilangan perannya sebagai pusat orbit kehidupan mahasiswa dan bergeser menjadi satu titik dalam rutinitas harian yang padat.
Aksi jalanan ini tak hanya menyasar pemerintah, tetapi juga menandai pergeseran struktur kehidupan akademik: dari ruang belajar yang stabil menjadi ruang yang harus bersaing dengan tekanan ekonomi.
Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih memanfaatkan ruang kritik yang ada. Mereka mengangkat isu yang menyentuh dua lapis: kebijakan nasional dan kondisi riil kampus. Gerakan ini menempatkan pemerintah pada posisi untuk merespons, bukan sekadar mencatat.
Dalam lanskap demokrasi, aksi semacam ini mengukur seberapa jauh negara membuka pintu dialog dan seberapa serius pemerintah menanggapi suara publik. Cara pemerintah merespons akan menjadi barometer arah demokrasi ke depan.
Baca Juga: Tuntutan Mahasiswa di Aksi Indonesia Gelap: Pendidikan Jadi Sorotan Utama
