CampusNet – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menempatkan diri sebagai panggung utama pemerintah untuk menunjukkan capaian kinerja. Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menciptakan satu juta lapangan kerja melalui MBG sejak pemerintah menjalankannya secara bertahap pada Januari tahun lalu. Klaim tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor.
Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan masyarakat saat ini membutuhkan pekerjaan. Menurut Prabowo, pemerintah tidak akan menciptakan lapangan kerja hanya dengan kritik dan perdebatan tanpa tindakan nyata.
“Kita semua paham rakyat kita membutuhkan pekerjaan, tapi kalau kita teriak-teriak, kita mencela-mencela, menghardik-menghardik, enggak akan tercipta,” ujar Prabowo. “Saya buktikan kepada saudara-saudara, saya telah menghasilkan satu juta lapangan kerja hanya dari MBG.”
Pernyataan itu menempatkan MBG bukan sekadar sebagai program pemenuhan gizi, melainkan juga sebagai instrumen ekonomi dan sosial. Pemerintah mengklaim program tersebut telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan menargetkan 82 juta penerima pada akhir 2026. Untuk mendukung distribusi, pemerintah mengoperasikan lebih dari 22 ribu dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Dampak Nyata atau Efek Sementara?
Dari sisi kebijakan publik, MBG mencerminkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada dampak langsung. Lapangan kerja yang tercipta tidak hanya berada di level pusat, tetapi menyebar hingga ke daerah melalui dapur-dapur produksi, rantai pasok bahan pangan, serta tenaga distribusi. Model ini memperlihatkan bagaimana program sosial dapat berfungsi ganda sebagai penggerak ekonomi lokal.
Tantangan Implementasi dan Pengawasan
Pemerintah tetap menghadapi sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG. Beberapa kasus keracunan makanan menjadi peringatan bagi pengelola program untuk memperkuat standar keamanan dan sistem distribusi. Presiden Prabowo menilai jumlah kasus tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan miliaran porsi makanan yang telah disalurkan. Pemerintah bahkan menyebut tingkat kegagalan program masih berada di bawah satu persen.
Meski demikian, perluasan cakupan penerima manfaat menuntut pengawasan yang semakin ketat. Pemerintah perlu memastikan standar keamanan pangan, kualitas pengelolaan dapur, serta mekanisme evaluasi berjalan konsisten di seluruh daerah. Keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada skala distribusi, tetapi juga pada kemampuan menjaga mutu pelaksanaannya.
MBG dalam Narasi Pembangunan
Di luar aspek teknis, MBG kini melampaui fungsi sebagai program pemenuhan gizi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah memposisikan MBG sebagai simbol kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan rakyat sekaligus sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Dalam konteks ini, klaim satu juta lapangan kerja menjadi bagian dari narasi capaian yang ingin ditegaskan kepada publik.
Konsistensi kebijakan dan kualitas implementasi kedepannya akan menentukan apakah dampak tersebut benar-benar berkelanjutan atau hanya menghasilkan efek jangka pendek.
