CampusNet – Dalam sebuah ruang sidang demokrasi yang ideal, kritik adalah oksigen. Ia adalah napas yang memastikan kekuasaan tetap sadar akan realitas di luar tembok istana. Namun belakangan ini, ada aroma yang menyesakkan di ruang publik kita menyusul pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengenai fenomena yang disebutnya sebagai “inflasi pengamat.” Sebuah istilah yang terdengar teknis dan cerdas, namun jika dibedah lebih dalam, menyimpan tendensi defensif yang mengkhawatirkan dari jantung kekuasaan.
Menyebut banyaknya kritik sebagai sebuah “inflasi” secara tidak langsung sedang mereduksi suara publik menjadi sekadar angka-angka yang kehilangan nilai tukar. Seolah-olah, gelombang kritik yang masif bukan lagi tanda adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan, melainkan tanda bahwa masyarakat—atau mereka yang dicap sebagai pengamat—sedang terlalu banyak bicara tanpa beban. Di sinilah paradoks kekuasaan itu bermula: negara menjadi sangat ofensif saat mengkritik balik para pengkritiknya, namun mendadak defensif saat diminta mempertanggungjawabkan kebijakan yang sedang berjalan.
Strategi komunikasi yang digunakan pemerintah saat ini tampak sangat terbaca. Alih-alih membedah substansi kritik dengan data tandingan yang transparan, narasi yang dibangun justru menyerang kredibilitas si pembawa pesan. Pengamat dituding tidak berbasis fakta, asal bicara, atau bahkan dianggap memiliki niat buruk tersembunyi. Fenomena ini adalah bentuk defensive governance yang paling nyata: ketika kekuasaan merasa tidak mampu mematahkan argumen, maka jalan pintasnya adalah menghancurkan reputasi orang yang berargumen.
Ketimpangan ini menciptakan apa yang disebut sebagai diskursus asimetris. Negara, dengan segala instrumen kekuasaannya—mulai dari akses informasi eksklusif, pengeras suara birokrasi yang raksasa, hingga pengaruh di media—menggunakan kekuatannya untuk menyerang individu atau kelompok sipil yang suaranya jauh lebih kecil. Ini bukan lagi sebuah dialog publik yang sehat, melainkan upaya delegitimasi secara halus. Ketika negara ikut masuk ke wilayah retorika tandingan untuk membungkam opini, ruang publik kita berubah dari ruang deliberasi menjadi arena konflik narasi yang melelahkan.
Satu hal yang sering terlupakan oleh mereka yang berada di lingkaran kekuasaan adalah bahwa kritik sesungguhnya berfungsi sebagai early warning system. Kebijakan yang lahir dari retorika atau pidato tanpa perencanaan yang presisi sering kali baru terlihat bolongnya ketika dipotret dari kacamata luar. Jika setiap potret kritis itu dianggap sebagai serangan personal atau upaya destabilisasi, maka pemerintah sebenarnya sedang berjalan dengan mata tertutup. Sejarah selalu mencatat bahwa kekuasaan yang terlalu sibuk menjaga citra biasanya sedang menyembunyikan kerapuhan substansi di balik layar.
Risiko terbesar dari sikap defensif ini adalah lahirnya apatis publik. Jika setiap masukan dianggap sebagai niat buruk, maka masyarakat sipil akan perlahan menarik diri dari diskusi kenegaraan. Dalam jangka panjang, penguasa yang hanya mau mendengar gema suaranya sendiri akan terjebak dalam delusi keberhasilan. Mereka merasa semua baik-baik saja karena tidak ada lagi suara sumbang, padahal di akar rumput, masalah sedang menumpuk hingga menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.
Pada akhirnya, kedewasaan sebuah pemerintahan tidak pernah diukur dari seberapa keras ia bisa membalas kritik di podium konferensi pers. Kedewasaan itu diukur dari seberapa lapang dadanya dalam menanggung kritik yang paling tajam sekalipun tanpa harus merasa terancam. “Inflasi pengamat” bukanlah penyakit yang harus dibasmi; ia adalah reaksi imun alami demokrasi yang mendeteksi adanya malfungsi dalam sistem. Jika reaksi imun ini terus-menerus ditekan dan dianggap sebagai gangguan, maka yang terancam bukan hanya reputasi para pengamat, melainkan kelangsungan hidup demokrasi kita sendiri.
Baca juga: Alasan Mengapa Pejabat Menganggap Kritik sebagai Ancaman
