CampusNet – Pada 2025 lalu, Presiden Prabowo mencetuskan konsep Sekolah Terintegrasi sebagai kelanjutan program Sekolah Rakyat. Program ini menyediakan layanan pendidikan terpadu dari PAUD hingga SMA atau SMK secara inklusif dan bebas pungutan biaya. Rencananya, program ini menyasar anak-anak kelas menengah ke bawah agar akses pendidikan berkualitas semakin merata.
Pemerintah kemudian membahas kelanjutan program Sekolah Terintegrasi melalui Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada tanggal 29 Januari 2026. Rapat tersebut membahas percepatan penyelenggaraan Sekolah Terintegrasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam transformasi pendidikan nasional.
Tujuan dan Arah Program Sekolah Terintegrasi
Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan pemimpin dalam rapat menegaskan rencana Sekolah Terintegrasi di setiap kecamatan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjangkau anak usia sekolah di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara itu, mengutip dari Puslapdik Kemendikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa Sekolah Terintegrasi memiliki tiga tujuan utama. Program ini mendorong transformasi infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta pembelajaran berkelanjutan melalui kurikulum nasional dan internasional yang sejalan dengan budaya lokal.
Konsep Pembelajaran Sekolah Terintegrasi
Rencana pembelajaran di Sekolah Terintegrasi difokuskan untuk memadukan pengetahuan akademik, pembentukan karakter, dan pengembangan keterampilan. Pembelajaran ini membentuk delapan karakter utama, mulai dari keimanan hingga kecakapan komunikasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Sekolah Terintegrasi akan terintegrasi dengan fasilitas vokasi sesuai karakter wilayah. Msialnya, sekolah di wilayah pesisir terhubung dengan vokasi perikanan, sedangkan wilayah daratan terhubung dengan vokasi pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dengan metode ini, lulusannya diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja.
Sinergi Lintas Kementerian dan Tata Kelola Program
Pratikno menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menjelaskan peran kementeriannya dalam memastikan tata kelola Sekolah Terintegrasi tersusun jelas dan efektif. Kementerian PANRB mendukung penguatan sumber daya aparatur sekaligus memetakan tata kelola operasional lintas kementerian dan daerah. Oleh karena itu, setiap instansi dapat memahami peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, implementasi Sekolah Terintegrasi dapat berjalan secara konsisten dan terstruktur.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) terbaru, pemerintah terus mematangkan konsep Sekolah Terintegrasi sebagai upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Melalui sinergi lintas kementerian, konsep pembelajaran terpadu, dan tata kelola yang jelas, program ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai rencana.
Baca juga: Tragedi Kematian Seorang Siswa Sekolah Dasar dan Rapuhnya Perlindungan Pendidikan
