CampusNet – Pemerintah Indonesia menyatakan siap menyerap dampak lonjakan harga minyak dunia dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari kenaikan harga energi.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan anggaran negara untuk meredam dampak kenaikan harga minyak global yang belakangan melonjak tajam.
“Bahkan jika harga minyak global naik, kami akan menyerap guncangannya melalui anggaran negara dan mengendalikan dampaknya sebisa mungkin,” ujarnya kepada wartawan.
APBN 2026 Siapkan Rp381,3 Triliun untuk Subsidi Energi
Dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp381,3 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi kepada perusahaan energi milik negara.
Dana tersebut digunakan untuk membantu perusahaan seperti Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar dapat menjaga harga bahan bakar dan tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.
Perhitungan anggaran tersebut sebelumnya didasarkan pada asumsi harga minyak mentah sekitar 70 dolar AS per barel serta nilai tukar rupiah sekitar Rp16.500 per dolar AS pada tahun 2026.
Namun kondisi global berubah cepat setelah konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong harga minyak dunia melampaui 100 dolar AS per barel.
Rupiah Melemah dan Pemerintah Pantau Situasi
Lonjakan harga energi juga memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Mata uang Indonesia sempat melemah hingga sekitar Rp16.990 per dolar AS, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap situasi global.
Pemerintah saat ini masih memantau perkembangan harga minyak dunia dalam beberapa minggu ke depan sebelum menentukan kebijakan tambahan.
Menurut Purbaya, pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk melihat apakah lonjakan harga minyak bersifat sementara atau berlanjut dalam jangka panjang.
Defisit Anggaran Berpotensi Melebar
Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban subsidi energi sehingga menekan kondisi fiskal Indonesia. Jika harga minyak global berada di kisaran 90–92 dolar AS per barel, defisit anggaran bisa meningkat hingga sekitar 3,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut melampaui batas defisit fiskal Indonesia yang ditetapkan sebesar 3% dari PDB. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah mempertimbangkan penyesuaian pengeluaran di sektor lain agar defisit tetap terkendali.
Meski demikian, target defisit APBN 2026 saat ini masih dipertahankan di level 2,68% dari PDB.
Program Biodiesel B50 Bisa Dipercepat
Sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak global, pemerintah juga mempertimbangkan percepatan kebijakan energi alternatif.
Salah satunya adalah kemungkinan menerapkan program biodiesel B50, yaitu campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar konvensional.
Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit domestik.
Pemerintah Pastikan Harga BBM Tetap Stabil
Meski tekanan global meningkat, pemerintah menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi belum akan dinaikkan dalam waktu dekat, setidaknya hingga periode Idulfitri mendatang.
Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah gejolak pasar energi dunia.
Baca juga: Iran Tutup Selat Hormuz, Ancaman Krisis Energi Global Menguat
