Media Service
CampusNet – Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait insiden tragis yang menewaskan pengendara ojek online (ojol), Affan Kurniawan, setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan rasa kecewa sekaligus keterkejutannya atas tindakan aparat yang dinilai berlebihan.
“Saudara sekalian sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan bahwa kasus ini tidak boleh ditutupi, melainkan harus diusut secara menyeluruh dan transparan.
“Saya sudah perintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan sanksi hukum apabila terbukti ada pelanggaran dalam insiden tersebut.
“Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku.”
Sorotan Publik dan Tuntutan Transparansi
Kasus ini menuai gelombang kritik publik, khususnya di media sosial, yang menuntut pertanggungjawaban Polri atas tewasnya Affan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil bahkan menilai peristiwa tersebut mencerminkan lemahnya kontrol terhadap aparat di lapangan.
Janji transparansi yang dilontarkan Prabowo kini akan menjadi ujian pertama keseriusan pemerintahannya dalam menegakkan prinsip akuntabilitas aparat negara. Jika benar-benar dilakukan secara terbuka, langkah ini bisa menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Namun, jika hanya berhenti pada pernyataan, kekecewaan publik berpotensi makin meluas.
Tugas Berat bagi Pemerintah dan Polri
Di tengah situasi politik yang sedang memanas, insiden ini berpotensi memperkeruh hubungan antara aparat dan masyarakat sipil. Pemerintah dituntut tidak hanya memberikan sanksi kepada oknum, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional standar (SOP) penanganan demonstrasi agar tragedi serupa tidak terulang.
Kesimpulan
Respons Prabowo menjadi langkah awal penting, namun publik kini menunggu pembuktian nyata. Apakah perintah Presiden akan benar-benar diikuti dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu? Ataukah kasus ini hanya akan menjadi catatan kelam lain dalam sejarah penanganan aksi demonstrasi di Indonesia?
