Media Service
Brand Collabs
CampusNet – Dinamika politik Indonesia kembali memanas setelah DPR RI mempercepat revisi terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (RUU Pilkada). Revisi ini berlangsung sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mengubah syarat pencalonan Pilkada, yaitu putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024. Proses revisi ini memicu kontroversi karena DPR mengabaikan putusan MK, sehingga banyak masyarakat memprotes keputusan tersebut.
Proses Cepat Revisi RUU Pilkada
Pada 21 Agustus 2024, DPR langsung mengadakan rapat Badan Legislasi (Baleg) untuk membahas revisi RUU Pilkada. Rapat tersebut berlangsung cepat, dimulai pukul 10.00 WIB dan selesai dalam waktu tujuh jam. Dalam rapat ini, Baleg DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) yang segera membahas daftar inventaris masalah (DIM). Dalam waktu satu jam, mereka merampungkan pembahasan DIM dan melanjutkan dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi. Pada pukul 16.55 WIB, revisi UU Pilkada disetujui oleh mayoritas partai.
Keputusan kilat ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap transparansi dan integritas proses legislasi. Publik menganggap DPR tidak menghormati putusan MK dan mempercepat proses tanpa pertimbangan yang matang.
Perbedaan Utama Antara Putusan MK dan Revisi DPR
1. Ambang Batas Pencalonan
MK, melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024, mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik. Partai politik yang sebelumnya harus memiliki 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah kini bisa mencalonkan kepala daerah jika memperoleh 6,5 hingga 10 persen suara sah dari jumlah pemilih tetap (DPT).
Sementara itu, DPR memilih mempertahankan ambang batas lama, yakni 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah. Meskipun mereka juga mengakomodasi putusan MK untuk partai tanpa kursi di DPRD, revisi ini tetap menuai kritik karena tidak sepenuhnya mengikuti putusan MK.
2. Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah
MK menetapkan bahwa batas usia minimum calon Gubernur adalah 30 tahun dan calon Bupati/Wali Kota 25 tahun saat mereka ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Namun, DPR mengubah aturan ini dengan menghitung usia minimum pada saat pelantikan, bukan penetapan. Mereka beralasan mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) daripada MK, yang menimbulkan kebingungan dan perdebatan mengenai otoritas hukum mana yang seharusnya diikuti.
Dampak pada Revisi RUU Pilkada Pendidikan di Masa Depan
Kontroversi terkait revisi RUU Pilkada ini tidak hanya berdampak pada politik, tetapi juga berpotensi mempengaruhi sektor pendidikan. Proses legislasi yang terburu-buru dan kurang transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan politik, terutama di kalangan generasi muda. Pendidikan yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan integritas bisa terganggu jika para pemimpin politik tidak memberikan contoh yang baik.
Ketidakstabilan politik juga dapat mengalihkan perhatian pemerintah dari isu-isu penting lainnya, termasuk pendidikan. Dengan fokus yang terpecah, pemerintah mungkin mengabaikan upaya peningkatan kualitas pendidikan, yang akhirnya merugikan masa depan generasi mendatang.
Kesimpulan
Revisi RUU Pilkada yang penuh kontroversi ini mencerminkan kerentanan dinamika politik Indonesia. DPR berisiko menurunkan kepercayaan publik dengan mengabaikan putusan MK dan mengutamakan kepentingan politik. Ketidakpastian politik ini tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan generasi mendatang. Pemahaman yang kuat tentang proses demokrasi dan pentingnya integritas hukum sangat penting agar Indonesia bisa membangun masa depan yang lebih adil dan kuat.