CampusNet – Pemerintah menyebut alokasi sekitar Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Namun, di tengah kondisi fiskal yang ketat, angka fantastis ini justru memunculkan pertanyaan serius: apakah MBG benar-benar solusi struktural, atau sekadar proyek populis berskala raksasa?
Pertama, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin efektivitas kebijakan. Rp335 triliun setara dengan sebagian besar anggaran pendidikan nasional. Ketika porsi sebesar itu diserap satu program, ruang fiskal untuk peningkatan kualitas guru, perbaikan infrastruktur sekolah, hingga riset pendidikan berpotensi terpinggirkan. Gizi penting, tetapi pendidikan bukan sekadar soal makan—ia tentang ekosistem belajar yang utuh.
Kedua, masalah klasik tata kelola belum terjawab tuntas. Program berskala nasional dengan distribusi harian rawan kebocoran, mark-up, dan konflik kepentingan. Tanpa sistem pengawasan transparan dan terdesentralisasi yang kuat, MBG berisiko menjadi ladang baru pemborosan anggaran. Sejarah menunjukkan, program bansos berskala besar sering kali bocor di tingkat implementasi, bukan di atas kertas.
Ketiga, pendekatan “gratis untuk semua” patut dipertanyakan. Apakah anak dari keluarga mampu di kota besar perlu disubsidi negara dengan skema yang sama seperti anak dari keluarga rentan di daerah 3T? Ketika kebijakan tidak berbasis data sosial-ekonomi yang presisi, anggaran besar justru kehilangan daya sasar dan keadilan.
Keempat, ketergantungan pada negara menjadi risiko jangka panjang. Program makan gratis berpotensi mematikan inisiatif keluarga, komunitas, dan sekolah dalam membangun pola gizi mandiri. Alih-alih memperkuat literasi gizi dan ketahanan pangan lokal, negara hadir sebagai penyedia tunggal—model yang mahal dan sulit berkelanjutan.
Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya bukan apakah MBG baik atau buruk, melainkan apakah Rp335 triliun adalah cara paling rasional dan adil untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan. Tanpa desain kebijakan yang tajam, pengawasan ketat, dan evaluasi berbasis dampak, MBG berisiko dikenang bukan sebagai terobosan gizi, melainkan monumen pemborosan anggaran negara.
Baca juga: Ada Apa Obsesi Prabowo dengan Makan Gratis?
Media Service