Media Service
CampusNet – Keputusan DPR mengesahkan RUU KUHAP pada 18 November 2025 memunculkan satu pertanyaan besar: kenapa buru-buru?
Padahal, desakan publik untuk menunda pembahasan semakin kuat, terutama karena pasal-pasal yang dinilai membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan aparat.
Jika ditarik ke belakang, percepatan ini tidak berdiri sendiri. Ada gambaran politik yang jauh lebih besar.
Konsolidasi Kekuasaan Lewat Aparat
Di tahun-tahun setelah pemilu, pemerintah dan partai-partai besar biasanya memasuki fase konsolidasi. Mereka memperkuat alat kontrol negara: hukum, keamanan, dan aparat. Dalam konteks itu, RUU KUHAP memberi keuntungan strategis karena memperluas otoritas Kepolisian dengan pengawasan yang lebih lemah.
Semakin besar kekuasaan aparat, semakin mudah menjaga stabilitas politik—meski stabilitas itu dibayar dengan menyusutnya ruang aman warga.
Pola Legislasi yang Makin Tertutup
RUU KUHAP mengikuti pola yang sudah sering terlihat: pembahasan cepat, minim dialog, kritik publik tak dianggap penting. DPR semakin nyaman bekerja jauh dari sorotan, sementara partisipasi warga hanya menjadi formalitas di atas kertas.
Pengesahan kilat ini mengirim sinyal bahwa kepentingan politik elite lebih diutamakan daripada aspirasi publik.
Minim Risiko Politik
Dari sudut pandang DPR, percepatan ini merupakan langkah yang “aman”. Isu tidak cukup panas untuk menggerakkan demonstrasi besar, perhatian publik terpecah, dan pemilu masih jauh. Dengan risiko politik rendah, dorongan untuk menunda hampir tidak ada.
Kesimpulan
RUU KUHAP disahkan secara terburu-buru bukanlah kebetulan. Ia mencerminkan arah politik yang semakin jelas: negara memperbesar kewenangannya, aparat diperkuat, sementara kontrol publik mengecil.
Pertanyaannya kini bukan sekadar mengapa DPR terburu-buru, tetapi berapa besar harga yang harus dibayar rakyat ketika undang-undang yang menyentuh kebebasan sipil dibuat tanpa ruang kritik?
Baca juga: Semua Bisa Kena: DPR RI Resmi Sahkan RUU KUHAP
