Media Service
CampusNet – Kasus vonis lepas terhadap tiga korporasi besar Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group dalam perkara korupsi minyak goreng, menguak sisi gelap pengadilan Tipikor yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi.
Tiga hakim Pengadilan Tipikor Jakarta ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap hingga Rp60 miliar untuk memanipulasi putusan. Ironisnya, praktik ini justru muncul di tengah upaya penguatan corporate governance dan sistem keadilan yang bersih di Indonesia.
Masalah Sistemik: Antara Korporasi dan Peradilan
Tindakan suap tersebut bukan hanya pelanggaran etika, melainkan juga pelanggaran hukum yang jelas. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan memberi janji atau hadiah kepada penyelenggara negara merupakan tindak pidana korupsi.
Namun lebih dari sekadar pelanggaran hukum, kasus ini menunjukkan kolusi antara kekuatan modal dan kekuasaan yudikatif. Korporasi besar tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tapi juga aktor politik yang sanggup membeli keputusan pengadilan.
Solusi: Reformasi Tata Kelola dan Transparansi
Untuk membendung korupsi semacam ini, dibutuhkan reformasi menyeluruh:
- Audit Internal yang Kuat di Korporasi
Penguatan fungsi audit internal dan compliance officer agar tidak tunduk pada tekanan direksi maupun pemilik modal. - Penerapan “Integrity Pact” Digital
Sistem perjanjian elektronik yang melibatkan pihak-pihak dalam proses hukum untuk menjamin komitmen antikorupsi, dengan pengawasan publik melalui sistem terbuka. - Pengawasan Eksternal terhadap Hakim
Evaluasi sistemik terhadap mekanisme pengawasan hakim dan proses pemilihan hakim Tipikor harus dilakukan, termasuk keterlibatan KPK, KY, dan publik. - Pendidikan Etika Bisnis dan Profesi Hukum
Integritas tak lahir dari regulasi semata. Pendidikan etika harus menjadi fondasi baik bagi dunia bisnis maupun hukum.
Penutup
Skandal minyak goreng ini bukan sekadar pengkhianatan terhadap keadilan, tapi juga sinyal bahwa sistem hukum kita dapat dibeli. Kita butuh lebih dari sekadar penegakan hukum: kita butuh revolusi dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas di segala lini.