CampusNet – Tragedi kematian seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, memunculkan pertanyaan besar tentang tanggung jawab negara. Anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena untuk sekolah perlengkapan yang nilainya bahkan tidak sampai Rp 10.000.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyebut peristiwa ini sebagai “alarm keras bagi negara”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar kabar duka, melainkan sinyal kuat atas celah serius dalam sistem pendidikan dan perlindungan sosial yang seharusnya melindungi anak-anak dari keluarga rentan.
Ketika Biaya Kecil Menjadi Beban Besar
Negara menyatakan pendidikan dasar di Indonesia gratis secara normatif. Namun dalam praktiknya, keluarga menengah ke bawah tetap menanggung kebutuhan perlengkapan sekolah seperti buku, alat tulis, seragam, hingga transportasi sebagai beban tambahan.
Keluarga dengan penghasilan tak menentu sering menghadapi dilema dalam mengalokasikan nominal kecil. Seorang ibu yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan harus membagi penghasilan terbatas untuk menafkahi lima anak. Kondisi tersebut kerap memaksa pilihan antara memenuhi kebutuhan makan hari itu atau membeli perlengkapan sekolah. Tragedi ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketiadaan uang, tetapi juga membatasi pilihan hidup.
Pendidikan Inklusif yang Belum Tuntas
Pernyataan bahwa sekolah dasar seharusnya benar-benar gratis, termasuk perlengkapannya, menjadi refleksi penting. Pendidikan inklusif tidak cukup hanya menghapus biaya SPP. Negara perlu memastikan tidak ada anak yang merasa terasing atau tertinggal karena keterbatasan ekonomi.
Masalahnya bukan sekadar bantuan, melainkan ketepatan dan kecepatan intervensi. Sistem perlindungan sosial seharusnya aktif mendeteksi keluarga rentan tanpa menunggu tragedi terjadi.
Selain itu, sekolah juga memiliki peran strategis sebagai ruang aman. Guru dan lingkungan pendidikan perlu membangun sistem kepedulian yang memungkinkan anak-anak menyampaikan kesulitan tanpa rasa malu.
Kemiskinan dan Kesehatan Mental Anak
Kasus ini juga membuka diskusi tentang kesehatan mental anak di lingkungan miskin. Tekanan ekonomi dalam keluarga bisa menciptakan beban psikologis yang tak terlihat. Anak-anak mungkin belum memiliki kapasitas emosional untuk memahami kompleksitas kemiskinan, tetapi mereka merasakan dampaknya secara langsung.
Ketika kebutuhan sederhana terasa mustahil dipenuhi, rasa putus asa bisa muncul dalam bentuk yang ekstrem. Di sinilah negara, sekolah, dan masyarakat seharusnya hadir, tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai sistem dukungan yang nyata.
Alarm yang Tak Boleh Diabaikan
Tragedi kematian seorang siswa Sekolah Dasar di Ngada tidak hanya menghadirkan kisah individual, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural. Jika seorang anak benar-benar merasa kehilangan harapan hanya karena alat tulis, maka sistem yang harus dikoreksi, bukan anaknya.
Pendidikan seharusnya membuka jalan keluar dari kemiskinan, bukan mempertegas batasnya. Kasus ini mengingatkan para pembuat kebijakan agar tidak berhenti pada slogan “sekolah gratis”. Negara harus memastikan akses yang setara, menghadirkan perlindungan sosial yang proaktif, serta membangun lingkungan pendidikan yang peduli dan responsif. Di balik angka statistik kemiskinan, anak-anak menunggu negara dan masyarakat benar-benar hadir.
