Warga Negara “Z” dan Klaim Demokrasi

CampusNet – Warga negara di ruang publik; baik masyarakat maupun sipil, akan selalu bersinggungan dengan identitas politik, kebijakan dan pola pemerintahan yang bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan sistem globalisasi.

Seperti misalnya, bentuk negara parlementer yang klaim legitimasinya bergantung pada persetujuan pemerintah, menghilangkan esensi persetujuan dari warganya.

Kemudian negara demokrasi yang memberikan klaim bahwa kekuasaan penuh ada pada rakyat dengan slogan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.”

Klaim utama negara demokrasi muncul melalui perjuangan politik yang terjadi dalam masyarakat dengan penganut budaya yang berbeda-beda.

Namun, akibat distraksi budaya, demokrasi selalu dalam bahaya; diserang oleh kekuatan anti demokrasi.

Siapakah mereka ini? Ialah yang menyembunyikan praktik-praktik tidak demokratis yang secara aktif dan berusaha membuat kerangka diskursif.

Seperti alat, peluang, ruang informal, dan struktur politik untuk membentuk identitas politik mereka sendiri dan menggunakannya di ruang publik.

Kualitas Demokrasi Menurun

The Economist mengungkapkan dua hal utama yang membuat merosotnya kualitas demokrasi di berbagai negara:

• Pertama, kekecewaan masyarakat berkaitan dengan implementasi demokrasi di negara mereka.
• Kedua, terabaikannya hak asasi manusia dalam sebuah negara berpengaruh terhadap kualitas demokrasi.

Dalam hal ini, dampak yang diakibatkan adalah masyarakat merasa tidak puas dengan elite pemerintah. Lalu, memperlihatkan efek ketimpangan di sektor ekonomi-politik negara.

Pada akhirnya, warga negara mulai mempercayai tokoh-tokoh yang cenderung konservatif kemudian membentuk aliansi-aliansi yang mendukung gerakan ini.

Salah satunya yang menonjol saat ini adalah generasi “dot net” atau generasi Z; generasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan media.

Gen Z: Reformasi Politik

Intensifikasi terhadap akses informasi berkat penguasaan teknologi memungkinkan mereka dapat mengakses beragam isu secara luas dan cepat.

Bahkan preseden politik yang paling diingat adalah ketika mereka berhasil menggagas dan mempopulerkan gerakan #reformasidikorupsi pada 2019 lalu.

Inisiasi gerakan melalui aktivisme online itu berhasil menciptakan aliansi politik yang masif. Hal ini melalui keterlibatan aktif dan kesadaran sosial yang tinggi.

Secara keseluruhan, Generasi Z memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah politik di masa depan.

Misalnya, dengan terlibat aktif dalam pemilihan umum, kampanye pesan politik, advokasi kebijakan publik.

Hal ini menunjukkan perjuangan generasi Z merupakan aksi menuju perubahan sosial yang inovatif di era politik kontemporer.

Meskipun demikian, tantangan disinformasi dan polarisasi politik tetap ada, hal ini dapat memengaruhi pemahaman dan keterlibatan mereka secara signifikan.

Walau begitu, semangat daya juang dan idealisme yang teguh tetap mengalir pada nadi dan gagasan mereka, hingga saat ini; semoga saja.