CampusNet – Per 20 Mei 2026, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS terus mengalami tekanan berat hingga menyentuh angka Rp17.716. Mata uang Garuda tercatat melemah 38 poin atau 0,22 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.
Pelemahan Rupiah ini sebenarnya sejalan dengan tren mayoritas mata uang di kawasan Asia yang ikut tertekan oleh keperkasaan dolar AS. Yuan Tiongkok dilaporkan turun 0,05 persen, dolar Singapura melemah 0,016 persen, dan ringgit Malaysia terdepresiasi 0,01 persen.
Di tengah situasi pasar yang tegang ini, muncul pernyataan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menanggapi pelemahan nilai tukar tersebut dengan cukup santai.
Klaim Pemerintah: Warga Desa Tak Pakai Dolar
Dalam sambutannya di Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2026, Prabowo menyebut bahwa rakyat di desa tidak terlalu terpengaruh karena mereka tidak memakai dolar dalam kehidupan sehari-hari.
Prabowo berargumen bahwa transaksi sehari-hari di pedesaan murni menggunakan mata uang Rupiah. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar di pasar global dianggap tidak memiliki pengaruh langsung terhadap denyut nadi ekonomi warga desa. Prabowo bahkan menambahkan bahwa pihak yang paling merasakan dampak kenaikan dolar hanyalah segelintir orang yang sering bepergian ke luar negeri.
Di akhir, Prabowo menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi kuat dan meminta masyarakat agar tetap percaya pada ketahanan perekonomian nasional dalam menghadapi tekanan global.
Tidak Pakai Dolar Bukan Berarti Aman
Pernyataan optimis tersebut sontak menuai kritik dari para pengamat ekonomi. Fakta bahwa warga desa bertransaksi menggunakan Rupiah tidak lantas membuat mereka kebal dari efek domino pelemahan nilai tukar. Konsep ini sering disebut sebagai inflasi barang impor (imported inflation).
Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku, barang setengah jadi, hingga barang jadi pada akhirnya akan bermuara pada daya beli masyarakat bawah. Ketika harga impor naik akibat dolar yang menguat, ongkos produksi akan membengkak. Dampaknya, harga barang-barang kebutuhan di pasaran seperti pakaian, komponen elektronik, suku cadang kendaraan, hingga pupuk pertanian akan ikut meroket dan menekan kelas ekonomi menengah ke bawah.
Para pengamat menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mulai menyiapkan skenario mitigasi yang serius. Pelemahan Rupiah terhadap dolar AS yang sudah mencapai sekitar 7 persen dalam satu tahun terakhir adalah alarm merah yang bisa berdampak panjang terhadap iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Dampak Nyata di Lapangan
Sebagai contoh nyata di lapangan, komoditas yang sangat lekat dengan keseharian warga desa faktanya sangat bergantung pada rantai pasok impor. Misalnya, kacang kedelai impor dari AS yang menjadi bahan baku utama pengrajin tempe dan tahu. Jika harga kedelai naik, pengrajin di desa terpaksa mengecilkan ukuran atau menaikkan harga jualnya.
Belum lagi masalah pupuk impor untuk para petani, serta potensi naiknya harga BBM dan ongkos logistik. Seluruh rantai biaya tambahan ini pada akhirnya akan dikompensasikan pada kenaikan harga kebutuhan pokok (sembako) di warung-warung desa.
Kesimpulan
Di era ekonomi global yang saling terhubung erat, nilai tukar mata uang tidak hanya menjadi urusan para elite di bursa saham atau mereka yang rutin bepergian ke luar negeri. Pelemahan Rupiah adalah ancaman nyata bagi daya beli seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali di pelosok desa.
Menganggap rakyat kebal hanya karena mereka membayarkan uang fisik Rupiah di pasar tradisional adalah sebuah kekeliruan analisis, sebab rantai pasok penyedia kebutuhan mereka tetap bertumpu pada dolar AS. Di situasi seperti ini, masyarakat lebih membutuhkan langkah mitigasi ekonomi yang konkret dan terukur, bukan sekadar narasi penenang.
Baca juga: Rupiah Terperosok ke Rekor Terendah Sepanjang Sejarah: Tembus 17.516 per Dolar AS
