CampusNet – Sejak resmi menjabat, intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam. Rangkaian lawatan internasional yang sangat agresif memicu perdebatan panas di dalam negeri. Publik dan pengamat mulai mempertanyakan: apakah manuver ini murni strategi untuk mengamankan posisi geopolitik dan investasi, atau sebagai tanda pengabaian terhadap masalah domestik rakyatnya sendiri?
Sorotan Tajam & Kritik Dino Patti Djalal
Kritik paling keras salah satunya datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal. Melalui platform Omong-Omong, Dino melontarkan sebuah pertanyaan: “If everything is Prabowo, what happened to Indonesian diplomacy?” Dino menyoroti sistem diplomasi Indonesia yang kini terkesan berpusat pada figur Presiden semata.
Kondisi ini secara tidak langsung mempertanyakan fungsi Kementerian Luar Negeri. Publik mulai bertanya-tanya, mengapa presiden harus terus-terusan bepergian keluar negeri untuk urusan lobi yang secara institusional seharusnya bisa didelegasikan kepada para duta besar dan korps diplomatik di lapangan.
Respons Istana lewat Teddy Indra Wijaya
Menanggapi gelombang kritik dari berbagai media nasional dan internasional, Istana tidak tinggal diam. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapannnya.
Pihak Istana membangun narasi bahwa kehadiran fisik Presiden Prabowo di berbagai forum global sangat krusial. Langkah ini diklaim sebagai upaya konkret untuk melobi pimpinan negara lain secara langsung, mengamankan komitmen investasi bernilai besar, dan mengembalikan wibawa dan daya tawar Indonesia di mata dunia.
Blunder dan Pertanyaan Lanjutan Publik
Alih-alih mereda polemik, respons Teddy justru menjadi bumerang yang memunculkan pertanyaan baru, sebagai disorot oleh berbagai media.
Pembelaan Istana memunculkan kekhawatiran terkait efisiensi anggaran negara di tengah kondisi ekonomi domestik yang sedang tidak stabil. Lebih jauh lagi, pertanyaan bahwa Presiden “hadir harus langsung” secara tersirat diartikan sebagai bentuk kurangnya kepercayaan Istana terhadap kapasitas negosiator dari Kementerian Luar Negeri. Jika semua harus dikerjakan oleh Presiden, lalu untuk apa birokrasi diplomatik yang memakan anggaran tidak sedikit?
Kesimpulan
Ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai “Macan Asia” di panggung global tentu patut diapresiasi. Namun, diplomasi luar negeri yang sehat seharusnya bersifat institusional dan terdistribusi dengan baik. Mengandalkan figur Presiden berisiko untuk mengecilkan peran diplomatik secara institusional dan juga rawan membuat persoalan krusial di dalam negeri menjadi dianaktirikan.
