CampusNet – Belakangan ini, ruang publik kembali dipenuhi berbagai aksi massa yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di satu sisi, mahasiswa turun ke jalan untuk mengkritisi kebijakan tersebut, mulai dari persoalan anggaran, transparansi, hingga prioritas belanja negara. Di sisi lain, muncul pula gelombang aksi yang mendukung keberlanjutan program MBG dengan alasan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha yang terlibat.
Perbedaan pendapat seperti ini sebenarnya hal yang sangat wajar dalam negara demokrasi. Tidak semua orang harus setuju pada satu kebijakan yang sama. Sebagian orang boleh mendukung, sebagian lainnya boleh menolak. Justru keberagaman pandangan itulah yang menjadi ciri utama demokrasi yang sehat.
Namun yang mengusik banyak orang bukanlah perbedaan pendapat tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa perlakuan terhadap kedua kelompok itu terlihat begitu berbeda.
Ketika mahasiswa menggelar aksi kritik terhadap MBG, publik disuguhi berbagai dokumentasi tentang pengamanan berlapis, pembatasan akses, hingga barikade aparat yang membatasi ruang gerak massa aksi. Sebaliknya, dalam sejumlah aksi dukungan terhadap MBG, massa tampak mendapatkan pengawalan yang lebih longgar, akses jalan dibuka, bahkan di beberapa kesempatan beredar dokumentasi keakraban antara peserta aksi dan aparat keamanan.
Mungkin ada penjelasan teknis di balik semua itu. Mungkin ada pertimbangan keamanan yang tidak diketahui publik. Namun masalahnya, demokrasi bukan hanya soal apa yang dilakukan negara, tetapi juga soal bagaimana tindakan negara dipersepsikan oleh masyarakat.
Ketika dua kelompok warga negara yang sama-sama menggunakan hak konstitusionalnya diperlakukan secara berbeda, kepercayaan publik mulai terkikis. Yang muncul bukan lagi rasa aman untuk berpendapat, melainkan kecurigaan bahwa kebebasan berbicara hanya terasa nyaman bagi mereka yang sejalan dengan penguasa.
Padahal konstitusi tidak pernah membedakan antara suara yang mendukung dan suara yang mengkritik.
Hak menyampaikan pendapat bukan hadiah dari pemerintah yang bisa diberikan kepada kelompok tertentu dan dibatasi kepada kelompok lainnya. Hak tersebut melekat pada setiap warga negara. Selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan, negara seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang terlihat memilih siapa yang layak didengar.
Kondisi ini menjadi semakin rumit ketika muncul berbagai kejanggalan dalam aksi dukungan MBG. Mulai dari keterlibatan anak-anak dalam demonstrasi, dominasi peserta yang memiliki hubungan langsung dengan program, hingga kehadiran sejumlah pejabat publik dalam aksi tersebut. Semua itu memang belum otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun setidaknya menimbulkan pertanyaan yang wajar dari masyarakat.
Apakah demonstrasi tersebut benar-benar lahir dari kesadaran sipil yang spontan? Ataukah ada dorongan lain yang membuatnya berbeda dengan aksi-aksi warga pada umumnya?
Pertanyaan seperti itu tidak akan muncul apabila negara mampu menjaga jarak yang sama terhadap semua kelompok. Sayangnya, ketika aparat terlihat lebih ramah kepada satu kubu dibanding kubu lainnya, ruang bagi spekulasi dan kecurigaan justru semakin terbuka lebar.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pesan yang diterima generasi muda. Jika mahasiswa yang menyampaikan kritik justru berhadapan dengan pembatasan yang ketat, sementara kelompok yang mendukung pemerintah memperoleh ruang yang lebih nyaman, maka tanpa disadari negara sedang mengirimkan pesan bahwa kritik adalah sesuatu yang merepotkan, sedangkan dukungan adalah sesuatu yang diharapkan.
Padahal demokrasi tidak tumbuh dari pujian. Demokrasi tumbuh dari kritik, perdebatan, dan keberanian warga negara untuk mempertanyakan kebijakan publik.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak perubahan besar lahir dari suara-suara yang awalnya dianggap mengganggu. Karena itu, tugas negara bukan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam sebuah demonstrasi. Tugas negara adalah memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang setuju atau tidak setuju terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut bisa saja berhasil, bisa pula memiliki berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendukung maupun mengkritiknya.
Sebab demokrasi mulai kehilangan maknanya ketika perlindungan negara terasa lebih besar kepada suara yang mendukung daripada kepada suara yang mempertanyakan. Dan ketika itu terjadi, yang sedang dipertaruhkan bukan lagi satu program pemerintah, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip keadilan itu sendiri.