Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong para rektor untuk menaikkan pendapatan pengajar. Oleh karena itu, kementerian menetapkan target peningkatan Kesejahteraan Dosen PTN sebagai indikator kinerja utama setiap kampus. Rektor harus mewujudkan Key Performance Indicator tersebut pada perguruan tinggi masing-masing secara berkelanjutan.
Brian menyampaikan pengumuman penting ini dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI pada Kamis, 16 Juli 2026. Pihak kementerian mengambil langkah ini demi memastikan kualitas hidup pengajar berbanding lurus dengan mutu pendidikan.
Pemetaan Riil Melalui Data Take Home Pay
Kementerian meninjau langsung tingkat pendapatan riil para dosen melalui pengumpulan data take home pay tahunan. Selanjutnya, langkah ini membantu pemerintah memetakan kondisi nyata Kesejahteraan Dosen PTN secara menyeluruh. Pendataan komprehensif tersebut mencakup dosen dari jenjang jabatan akademik lektor, lektor kepala, hingga guru besar.
Saat ini, sekitar 80 persen perguruan tinggi negeri sudah menyerahkan data pendapatan tersebut untuk tahun 2025. Pihak kementerian sengaja memakai skema take home pay karena struktur penghasilan dosen memiliki banyak komponen keuangan.
Ragam Komponen Pendapatan dan Masalah Keuangan Pengajar
Penghasilan dosen di Indonesia mencakup berbagai jenis tunjangan serta insentif pelengkap. Beberapa komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan sertifikasi dosen, hingga tunjangan kehormatan. Selain itu, kampus memberikan tunjangan kinerja, insentif publikasi ilmiah, honor penelitian, serta upah mengajar.
Namun, sistem keuangan kampus tidak mencairkan semua komponen insentif tersebut setiap bulan secara teratur. Pengelola keuangan baru memberikan beberapa insentif pada akhir semester setelah dosen menyelesaikan pekerjaan tertentu.
Kondisi pencairan yang terlambat ini menimbulkan beban berat terhadap pemenuhan kebutuhan finansial Tunjangan Dosen Muda. Golongan dosen baru biasanya menghadapi kesulitan finansial saat menghadapi masa awal tahun seperti Januari dan Februari. Masalah finansial ini mengganggu stabilitas pengeluaran mereka yang sedang mencicil rumah atau kendaraan pribadi. Oleh sebab itu, rektor harus mengelola pencairan Tunjangan Dosen Muda secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Singkatnya, kebijakan KPI baru ini menjadi instrumen penting untuk memacu kinerja rektor perguruan tinggi negeri. Pada akhirnya, jaminan Kesejahteraan Dosen PTN yang merata akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
Baca juga: ITB Buka Rekrutmen Dosen Tidak Tetap 2026 untuk 12 Fakultas, Ini Syarat Minimal S2/S3
