CampusNet – Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah mulai bergerak menuju Jakarta untuk menggelar aksi demo 27 Agustus 2026. Oleh karena itu, berbagai kelompok massa mengarahkan pusat penyampaian aspirasi mereka ke kawasan Gedung DPR/MPR RI.
Sementara itu, rombongan massa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah mengonfirmasi keberangkatan mereka secara bertahap. Namun demikian, salah satu kelompok sempat mengalami kendala logistik di lapangan sebelum aksi resmi bergulir.
Tuntutan Warga Pati dan Kendala Pemblokiran Rekening Donasi
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi salah satu kelompok yang mengonfirmasi kehadiran mereka. Secara khusus, mereka mendatangi Ibu Kota guna menuntut DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor.
Akan tetapi, persiapan logistik mereka menghadapi hambatan serius setelah pihak bank mendadak memblokir rekening donasi warga atas nama Supriyono pada Jumat (21/8/2026). Pihak bank membekukan dana operasional masyarakat sebesar Rp 80 juta sehingga warga tidak dapat mencairkannya.
Akibatnya, Koordinator AMPB, Teguh Istianto, mempertanyakan alasan pemblokiran tersebut karena merasa kelompoknya tidak melanggar hukum. Sebagai langkah solusi, AMPB membagikan informasi rekening alternatif di media sosial demi menjamin keberlangsungan aksi, sementara massa berencana tiba di Jakarta hingga 26 Agustus.
Dukungan Relawan Madura untuk Program Makan Bergizi Gratis
Di sisi lain, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) asal Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menyuarakan aksi dengan tujuan berbeda. Dalam hal ini, kelompok massa yang terdiri dari pekerja sektor informal siap menggelar aksi damai guna mendukung program prioritas pemerintah.
Lebih lanjut, Koordinator RMP4, Ali, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 500 tiket keberangkatan menuju Jakarta. Oleh sebab itu, mereka ingin menyuarakan apresiasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membawa dampak positif bagi ekonomi keluarga dan gizi anak-anak.
Kendati demikian, RMP4 tetap menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program di lapangan. Mereka meminta pemerintah memperbaiki tata kelola dapur MBG agar pelaksanaan program strategis tersebut berjalan semakin optimal dan tepat sasaran.
Respons Pemprov DKI Jakarta dan Skema Pengamanan Kepolisian
Selanjutnya, menanggapi rencana gelombang unjuk rasa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa sistem demokrasi menjamin hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya secara bebas.
Namun demikian, beliau melarang keras seluruh peserta aksi melakukan tindakan anarkistis maupun merusak fasilitas umum. Pihak kepolisian juga menyiagakan personel pengamanan melalui patroli kewilayahan, patroli siber, serta pemeriksaan langsung di lapangan demi menjaga ketertiban.
Di samping itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Roby Heri Saputra memastikan bahwa pihak keamanan berfokus mencegah potensi provokasi dari penyusup luar. Pada akhirnya, kepolisian merancang skema pengamanan ketat agar warga Jakarta tetap merasa nyaman selama aksi berlangsung.
Baca juga: Respons Gempa NTT, Universitas Brawijaya Kirim Tim Asesmen Kemanusiaan Menuju Ruteng
