CampusNet – Efisiensi anggaran baru saja dibahas. Ramai bertebaran di jagad maya tentang dampak kebijakan ini. Banyak sekali yang menyampaikan sanggahan dan komentar sebagai tanda ketidaksetujuan. Ada apa sebenarnya ?
Efisiensi
Sebelum membahas lebih jauh, baiknya kita mengerti defini efisiensi terlebih dahulu. Kata “efisiensi” didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan sumberdaya yang seminim mungkin, demi mencapai target yang maksimal. Di samping itu, juga menghindari adanya pemborosan tenaga, dana ataupun waktu.
Nah “efisiensi anggaran” dapat diartikan sebagai tindakan pemangkasan dana atau pembiayaan. Hal ini mengartikan bahwa dana yang didikeluarkan oleh pemerintah tidak akan seperti sebelumnya. Beberapa lembaga/kementerian yang terdampak kebijakan ini antara lain,
- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) : – Rp 4,81 triliun dari anggaran Rp 6,39 triliun.
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) : – Rp 81,38 triliun dari anggaran anggaran Rp 110,95 triliun.
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemenpera) : – Rp 3,66 triliun dari anggaran Rp 5,27 triliun.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) : – Rp 1,46 triliun dari anggaran Rp 2,33 triliun.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) : – Rp 433,19 miliar dari anggaran Rp 626,39 miliar.
Itu dia top 5 teratas lembaga/kementerian yang paling besar pemotongan anggarannya. Presentase efisiensi tersebut cukup besar bahkan hingga 75%. Lalu adakah masalah dengan hal itu ? Jelas. Maka dari itu baca selanjutnya.
Dampak Efisiensi Anggaran
Anggaran awal > Efisiensi > Dana menipis bahkan teramat kecil. Pahami dulu sampai sini alur efisiensi anggaran itu apa. Ketika suatu anggaran dipangkas hingga jumlah yang teramat rendah, maka dikhawatirkan pelayanan publik dan program kerja yang seharusnya dapat tercapai justru tidak berjalan dengan optimal. Pemotongan anggaran ini pun terjadi hampir di semua lembaga/kementerian, melainkan tak hanya beberapa saja. Bidang-bidang penting turut terdampak terutama yang berhubungan langsung dengan kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan dan kemanusiaan. Berikut poin-poin penting terkait dampak efisiensi anggaran pemerintah tahun 2025,
- Kurangnya biaya untuk implementasi menyebabkan keterlambatan proyek-proyek strategis, sehingga proyek tersebut akhirnya bisa mangkrak
- Rendahnya dana untuk kegiatan seremonial dan sejenisnya menyebabkan berkurangnya pengembangan kajian, studi banding, dan focus group discussion
- Meluasnya pengangguran karena pembatasan tim dan jumlah honorarium
- Pelayanan publik kurang optimal karena fasilitas pendukung kurang
- Pengembangan dan kemajuan segala sektor terhambat karena kurangnya dukungan anggaran
Sebenarnya efisiensi itu perlu dilakukan, akan tetapi benarkah dengan kebijakan efisiensi anggaran ? Kebijakan ini terkesan jika pemerintah kurang meninjau ulang dengan dampak negatifnya yang luar biasa bagi khalayak luas. Pemerintah seharusnya membuka ruang publik untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat yang sebenarnya. Pemerintah memberikan kebebasan berpendapat secara adil dan keikutsertaan dalam program mereka. Adanya pemotongan anggaran dengan kajian yang tidak serius, hanya akan menimbulkan masalah baru. Lalu, apakah pemerintah sudah memikirkan bagaimana langkah selanjutnya ?
Baca juga artikel terkait dampak efisiensi anggaran pada pendidikan.