CampusNet – Gelaran Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tahun 2026 yang seharusnya menjadi panggung selebrasi pemahaman konstitusi, justru berakhir dengan rasa pahit. Sebuah insiden penjurian yang menimpa delegasi SMA Negeri 1 Pontianak memicu gelombang kritik di media sosial, membuka tabir tentang betapa rapuhnya integritas kompetisi ketika ego juri berbenturan dengan fakta digital.
Minus Lima untuk Jawaban yang Benar
Polemik bermula saat Regu C (SMAN 1 Pontianak) berhadapan dengan pertanyaan krusial di babak krusial pula. Dengan lugas, peserta memberikan jawaban yang secara substansi benar dan sesuai dengan literatur hukum yang dilombakan. Namun, suasana seketika berubah tegang saat dewan juri justru memberikan nilai -5 (minus lima).
Alasannya cukup mencengangkan: Juri mengaku tidak mendengar artikulasi jawaban dengan jelas. Di saat yang sama, regu lain yang memberikan jawaban dengan narasi serupa di pertanyaan berbeda justru mendapatkan poin penuh. Standar ganda ini menjadi sumbu ledak kemarahan publik, terutama setelah rekaman live streaming YouTube membuktikan bahwa suara peserta terdengar sangat jernih bagi ribuan penonton di luar ruangan.
Malfungsi Alat, Hukuman untuk Siswa
Belakangan terungkap bahwa “tuli sebelah” yang dialami dewan juri disebabkan oleh malfungsi teknis pada speaker yang mengarah ke meja penjurian. Ironinya, alih-alih melakukan re-check atau mengakui adanya kendala teknis, juri justru melontarkan pernyataan yang terkesan defensif dan anti-kritik.
“Biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas,” ujar salah satu juri di atas panggung, sebuah pernyataan yang kini dinilai publik sebagai bentuk intimidasi intelektual. Menggeser kesalahan malfungsi alat milik panitia menjadi kegagalan performa siswa adalah sebuah ketidakadilan profesional yang nyata di level kompetisi nasional.
Ego Senioritas vs Transparansi Digital
Kasus ini bukan sekadar soal nilai yang hilang, melainkan soal bagaimana institusi sebesar MPR RI mengelola kritik. Sikap juri yang bersikeras pada pendengaran subjektif mereka—di tengah bukti audio digital yang telanjang—menunjukkan adanya tembok besar bernama senioritas yang anti-sanggah.
Padahal, LCC 4 Pilar dibangun di atas semangat demokrasi, hukum, dan keadilan. Jika dalam ruang simulasi nilai-nilai kebangsaan ini saja praktik otoriter dalam penjurian masih terjadi, maka esensi dari perlombaan itu sendiri patut dipertanyakan. Apakah kita sedang mencetak generasi yang paham hukum, atau sekadar generasi yang harus tunduk pada “kebenaran” pemegang palu sidak, meski mereka salah?
Momentum Evaluasi Total
Meski Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, telah menyampaikan permohonan maaf dan menjanjikan evaluasi, publik menuntut lebih dari sekadar kata-kata. Usulan mengenai penggunaan teknologi semacam Video Assistant Referee (VAR) dalam perlombaan akademik mulai mencuat.
Integritas sebuah kompetisi tidak hanya dibangun dari kemegahan panggung, tetapi dari transparansi penilaian. Jangan sampai jerih payah siswa yang berlatih siang malam harus kandas bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena rusaknya kabel speaker dan kerasnya kepala dewan juri.
Di era di mana setiap detik terekam secara digital, lembaga negara tidak lagi bisa bersembunyi di balik tirai otoritas. Suara siswa mungkin kecil di depan pengeras suara yang rusak, namun suara publik akan selalu bergaung kencang menuntut keadilan.