CampusNet – Babak baru penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) kini memasuki fase krusial. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI mengonfirmasi bahwa proses investigasi telah berlanjut ke tahap pemeriksaan mendalam dengan melibatkan tim ahli.
Langkah ini menjadi sorotan publik, mengingat kampus seharusnya menjadi ruang aman (safe space) bagi seluruh civitas akademika, terutama di fakultas yang menjadi garda terdepan dalam mempelajari keadilan dan hukum.
Pelibatan Tim Ahli: Upaya Memperkuat Pembuktian
Tahap pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas. Satgas PPKS UI melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan objektivitas dan ketajaman analisis dalam mengusut kasus ini. Beberapa poin penting dalam tahap ini meliputi:
- Pemeriksaan Psikologis: Melibatkan psikolog forensik untuk menilai dampak trauma pada korban serta memvalidasi keterangan yang diberikan.
- Analisis Hukum: Melibatkan ahli hukum untuk membedah unsur-unsur kekerasan seksual sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan UU TPKS.
- Pendekatan Multidisiplin: Penggabungan berbagai perspektif ahli bertujuan untuk meminimalisir celah dalam proses pengambilan keputusan akhir terkait sanksi bagi pelaku.
Urgensi Transparansi dan Perlindungan Korban
Kasus ini kembali memicu diskusi mengenai efektivitas birokrasi kampus dalam menangani kekerasan seksual. Publik, terutama mahasiswa, menuntut adanya transparansi tanpa harus mengorbankan privasi dan keamanan korban.
- Pencegahan Keberulangan: Penanganan yang tegas dan tuntas di level fakultas hukum menjadi preseden penting bagi unit lain di lingkungan UI.
- Dukungan Psikososial: Selain proses hukum/etik, pendampingan berkelanjutan terhadap korban tetap menjadi prioritas utama agar proses pemeriksaan tidak berujung pada traumatisasi sekunder (secondary traumatization).
Komitmen Kampus Terhadap Permendikbudristek
Langkah UI dalam melibatkan tim ahli menunjukkan upaya serius dalam menjalankan mandat Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Di tengah tingginya angka pelaporan kekerasan seksual di perguruan tinggi, keberanian untuk mengusut tuntas kasus hingga ke tahap ahli adalah sinyal bahwa kampus mulai serius berbenah.
Namun, pemeriksaan ini hanyalah awal. Ujian sesungguhnya terletak pada bagaimana rekomendasi dari tim ahli tersebut nantinya diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan sanksi yang berkeadilan oleh pihak rektorat.
Kesimpulan: Hukum Harus Tegak di Rumahnya Sendiri
Ironi yang terjadi di FH UI ini menjadi pengingat pahit bahwa kekerasan bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat di mana keadilan diajarkan. Keterlibatan tim ahli diharapkan mampu membawa titik terang dan memberikan rasa aman kembali bagi mahasiswanya. Mata publik kini tertuju pada UI: Apakah keadilan akan benar-benar tegak, atau hanya berakhir sebagai catatan administratif?
Baca juga: Data JPPI Ungkap Darurat di Dunia Pendidikan: Kasus FH UI Hanya Puncak Gunung Es Kekerasan Seksual
