Prabowo Janji Tidak Akan Menyusahkan Rakyat: Mengapa Pendidikan Justru Dipersulit?

CampusNet – Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Namun, di tengah janji Prabowo untuk tidak menyusahkan rakyat, muncul pertanyaan besar: mengapa akses terhadap pendidikan justru terasa semakin sulit? Artikel ini akan membahas berbagai tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia yang masih menjadi sorotan.

Janji Prabowo: Komitmen untuk Rakyat

Prabowo Subianto telah berulang kali menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai pidatonya, ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh memberatkan masyarakat, termasuk di sektor pendidikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara janji tersebut dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Biaya Pendidikan yang Masih Tinggi

Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya biaya pendidikan, terutama di jenjang perguruan tinggi. Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus meningkat membuat banyak keluarga kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi hak dasar, bukan sebuah kemewahan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara finansial.

Menanggapi polemik ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa dana UKT guna untuk mendukung operasional perguruan tinggi, termasuk membayar gaji dosen. Lebih parahnya lagi, pernyataan dari Mendikbudristek mengesankan bahwa tingginya UKT adalah sesuatu yang wajar, seolah-olah menjadi beban yang harus menjadi penerimaan oleh mahasiswa demi menjaga kualitas pendidikan. Pandangan ini memicu kemarahan publik, karena seharusnya pembiayaan gaji dosen menjadi tanggung jawab negara melalui alokasi anggaran pendidikan, bukan sepenuhnya menjadi beban mahasiswa. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah beban pendidikan yang semakin mahal ini adil bagi rakyat?

Lebih ironisnya lagi, jika Prabowo benar-benar berkomitmen untuk tidak menyusahkan rakyat, mengapa kebijakan pendidikan justru memperberat beban masyarakat? Bukankah seharusnya pendidikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan? Pernyataan “tidak akan menyusahkan rakyat” seolah kehilangan makna ketika akses terhadap pendidikan berkualitas justru dipersulit.

Kebijakan yang Kurang Merata

Selain biaya, ketidakmerataan kualitas pendidikan juga menjadi masalah. Sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan fasilitas, tenaga pengajar berkualitas, dan akses teknologi. Hal ini menciptakan kesenjangan yang semakin memperlebar jurang antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Janji politik harus diiringi dengan kebijakan yang nyata. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Jika Prabowo benar-benar berkomitmen untuk tidak menyusahkan rakyat, maka sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahannya. Sayangnya, realitas saat ini menunjukkan bahwa kebijakannya justru semakin mempersulit akses pendidikan, jauh dari janji manis yang ada.