CampusNet – Tarik ulur kebijakan seolah menjadi hal yang lumrah bagi pemerintah saat ini. Mereka mendiskusikan tentang program-program, memutuskan lalu baru menyebarluaskan setelah ditetapkan. Entah benar-benar ditinjau dari berbagai aspek terkait baik buruknya kebijakan tersebut bagi seluruh lapisan masyarakat, atau justru tidak.
Publik menyoroti pemerintah yang terkesan sembarangan membuat kebijakan. Massa melakukan protes, melakukan demo di hampir seluruh Indonesia, dan membanjiri media sosial dengan komentar negatif. Bagaimana tidak, pemerintah mengumumkan kebijakan, lalu mudahnya mereka menjadi pahlawan kesiangan dengan mengubah arah kebijakan tersebut. Contoh sederhananya terkait kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang simpang siur.
Respon Publik Pada Kebijakan Efisiensi Anggaran Pendidikan
Ketika pemerintah mengumumkan kebijakan efisiensi pada beberapa bidang, salah satunya adalah pendidikan. Publik merespon hal tersebut dengan rasa kecewa. Mereka mempertanyakan tentang pandangan pemerintah terhadap pendidikan itu bagaimana. Pemerintah seharusnya menempatkan pendidikan sebagai aspek utama dalam negara, tetapi justru menjadikannya sekadar pendukung saja. Ada apa sebenarnya dengan pemerintah ?
Berikut adalah beberapa kekhawatiran publik terkait efisiensi anggaran pendidikan.
- Hal pertama yang ditakutkan yakni pemangkasan anggaran akan berdampak pada fasilitas sekolah, seperti pengadaan peralatan penunjang praktikum, pembelajaran maupun kegiatan akademik/non akademik lainnya.
- Selanjutnya terkait program pendukung seperti pelatihan guru, kualitas pengajaran, dan bantuan operasional sekolah.
- Kemudian terkait dengan ketakutan akan pemangkasan kip-kuliah bagi mereka yang kurang mampu. Jelas, jika kebijakan ini terlaksana, banyak mahasiswa terancam putus kuliah. Bahkan beberapa diantaranya mempertanyakan. Mengapa bisa pemerintah lebih memprioritaskan perkara perut dibandingkan otak ?
- Masa depan anak bangsa terancam. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa pendidikan merupakan tonggak kemajuan bangsa. Melalui pendidikan maka peluang masa depan yang lebih cerah akan lebih besar. Selain itu, melahirkan generasi yang mampu berpikir kritis, berintegritas dan memberikan kontribusi bagi bangsanya.
Kabarnya Saat Ini Bagaimana ?
Kabarnya efisiensi anggaran pendidikan tidak akan berdampak pada kualitas pendidikan dan beasiswa. F. Alimudin Kolatlena selaku Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Gerindra menyatakan demikian. Dia menegaskan kembali bahwa pemangkasan anggaran hanya pada pembelanjaan ATK, perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Katanya pendidikan tetap diutamakan dan publik tidak perlu khawatir, karena tidak akan ada pemangkasan anggaran beasiswa. Sementara itu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa beasiswa seperti KIP-Kuliah dan LPDP tidak ada pemotongan. Selain itu dia mengatakan bahwa adanya kebijakan ini tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi terkait penetapan UKT. Sederhananya perguruan tinggi tidak diperkenankan melakukan kenaikan UKT.
Maka dari itu mari kita terus suarakan dan update tentang berita terkini. Terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Menurut kamu bagaimana, pemerintah terkesan tarik ulur kebijakan bukan ? Baca juga artikel terkait efisiensi anggaran pendidikan di sini.