CampusNet – Pernah dengar istilah kakistokrasi? Mungkin masih terdengar asing, tapi fenomena ini sebenarnya cukup sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan birokrasi dan perkantoran.
Kakitokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kakos yang berarti buruk atau jahat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi secara harfiah, kakitokrasi adalah kepengurusan yang dijalankan oleh orang-orang yang buruk atau tidak kompeten.
Sederhananya, kakitokrasi terjadi ketika posisi-posisi penting dalam suatu organisasi atau pemerintahan diisi oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi. Mereka bisa berada di kursi kekuasaan karena nepotisme atau penyogokan.
Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak jelas dan seringkali menyimpang, pelayanan publik jadi lambat dan proyek-proyek strategis mangkrak. Serta yang paling parah adalah orang-orang kompeten yang seharusnya memimpin justru tersingkir atau memilih untuk pergi.
Fenomena ini berbeda dengan nepotisme. Nepotisme lebih fokus pada pemberian jabatan kepada kerabat. Sedangkan kakitokrasi lebih luas lagi, karena siapa pun bisa masuk asalkan punya koneksi atau uang, meskipun jelas-jelas tidak becus.
Contoh sederhana di lingkungan sekolah atau kampus: Seorang ketua organisasi dipilih bukan karena kemampuannya, tapi karena orang tuanya donatur besar. Akibatnya program kerja berantakan, anggota lain jadi malas dan organisasi pun mandek.
Dalam skala yang lebih besar, kakitokrasi bisa merusak roda pemerintahan. Seperti anggaran negara yang habis untuk proyek yang tidak jelas, pejabat yang tidak paham bidangnya dan malah membuat aturan yang merepotkan rakyat, serta korupsi yang tumbuh subur karena tidak adanya checks and balances.
Lalu bagaimana ciri-ciri organisasi yang terkena kakistokrasi? Pertama, banyak jabatan diisi orang yang jelas-jelas tidak kompeten. Kedua, karyawan atau pegawai yang pintar justru tidak diberi ruang. Ketiga, pengambilan keputusan seringkali tidak logis dan fokus pada kepentingan pribadi.
Cara mencegahnya sebenarnya sederhana tapi tidak mudah. Diperlukan sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi, promosi jabatan harus jelas skalanya dan yang paling penting, harus ada mekanisme pemberhentian bagi pejabat yang terbukti tidak becus.
Kakistokrasi bukan hanya masalah pemerintahan negara. Tetapi, kantor swasta, organisasi mahasiswa, bahkan klub olahraga bisa mengalaminya. Selama orang memilih pemimpin berdasarkan koneksi atau uang dan bukan kemampuan, selama itu pula kakitokrasi akan terus ada.
Jadi intinya, kakistokrasi adalah kepengurusan yang diisi oleh orang-orang tidak kompeten. Penyebab utamanya adalah sistem rekrutmen yang rusak. Solusinya tentu transparansi dan penegakan aturan yang tegas.
Baca Juga: Pentingnya Melek Politik bagi Mahasiswa
