CampusNet – Birokrasi di Indonesia memang terkenal lamban dan ribet, padahal sistem ini awalnya dirancang untuk menciptakan ketertiban, namun praktiknya justru mempersulit masyarakat.
Struktur organisasi yang terlalu banyak dan panjang menjadi penyebab utama dari kerumitan ini. Membuat setiap keputusan harus melalui banyak meja dan lapisan persetujuan.
Regulasi yang tumpang tindih juga memperparah situasi birokrasi kita. Banyak peraturan yang tidak selaras atau bahkan saling bertentangan satu sama lain. Akibatnya, petugas pelayanan publik sering bingung harus mengikuti aturan yang mana dan masyarakat pun ikut dirugikan karena proses menjadi tidak jelas arahnya.
Selain itu, kurangnya profesionalisme aparatur turut menyumbang lambatnya pelayanan. Banyak pegawai masih menganggap diri sebagai penguasa, bukan pelayan publik. Ditambah mereka cenderung berfokus pada prosedur ketimbang hasil akhir. Padahal, orientasi berlebihan pada aturan hanya membuat proses semakin bertele-tele.
Contoh nyata terlihat saat mengurus dokumen seperti KTP atau izin usaha. Pemerintah menargetkan selesai dalam satu hari, namun realitanya bisa berbulan-bulan. Blanko yang kosong dan pegawai yang kurang cekatan menjadi penghambat harian. Warga pun harus bolak-balik ke kantor hanya untuk satu lembar surat.
Digitalisasi layanan pun belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Banyak sistem daring hanya bersifat formalitas, sementara proses inti tetap berjalan manual. Beberapa instansi bahkan belum terhubung secara digital satu sama lain. Satu dokumen harus disetujui beberapa kantor dengan sistem yang berbeda-beda.
Hubungan tidak sehat antara birokrasi dan administrasi semakin mengusut keadaan. Birokrasi yang kaku menghambat administrasi yang seharusnya lincah dan fleksibel.
Budaya kerja “asal jalan” masih mengakar di banyak lembaga pemerintahan. Tak jarang, prosedur rumit sengaja dibuat untuk membuka peluang pungutan liar. Dampaknya sangat merugikan masyarakat sekaligus menghambat pembangunan nasional. Investor pun ragu menanamkan modal karena perizinan yang tidak transparan.
Sudah seharusnya pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan mereformasi birokrasi secara menyeluruh. Penguatan pengawasan publik serta pelatihan aparatur menjadi kunci utama perubahan.Tanpa perbaikan sistem yang serius, birokrasi akan terus menjadi benang kusut yang menyiksa rakyat setiap hari.
Baca Juga: Pemerintahan, Janji Manis, dan Buku Kecil Tipuan
