CampusNet – Badan Gizi Nasional (BGN) menindak tegas pengelola program makan gratis. Pada Senin (27/7/2026), Kepala BGN Sudaryono menutup permanen 833 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Kantor BGN, Jakarta Pusat. Langkah ini membuktikan komitmen “bersih-bersih” Sudaryono setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya. Selain menutup dapur bermasalah, BGN memperketat aturan pengadaan bahan pangan dan melarang penggunaan barang bersubsidi. Pihaknya ingin memastikan seluruh pengelola menjalankan program secara transparan dan akuntabel.
Sebaran Wilayah dan Alasan Penutupan Dapur MBG
BGN menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia. Penutupan ini menyasar ratusan titik dapur pengolahan makanan:
- Sumatera: 98 dapur
- Jawa dan Madura: 311 dapur
- Kalimantan hingga Papua: 424 dapur
BGN mengambil tindakan ini karena pengelola dapur melanggar standar tata kelola. Mereka mengabaikan masalah higienitas, sanitasi, dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dapur-dapur tersebut juga menyajikan makanan berkualitas buruk yang memicu risiko keracunan. Pihak BGN tidak memoleransi kelalaian yang mengancam kesehatan para penerima manfaat.
Berbeda dari kebijakan lama, BGN kini menghentikan pembayaran insentif atau kompensasi bagi dapur ter-suspend. Dapur yang tutup permanen ini sama sekali tidak menerima alokasi dana dari pemerintah. Kebijakan tegas ini menjamin anggaran negara tidak mengalir ke pengelola yang melanggar aturan.
BGN Melarang Penggunaan Minyakita dan Gas LPG 3 Kg
BGN mewajibkan seluruh dapur MBG menggunakan bahan non-subsidi. Sudaryono melarang keras pengelola dapur memasak dengan Minyakita atau gas LPG 3 kg (gas melon). Kebijakan ini menjaga agar komoditas bersubsidi tetap utuh bagi masyarakat miskin yang membutuhkan.
Jika pengelola dapur melanggar aturan ini, BGN akan menjatuhkan sanksi bertahap. Sanksi mulai dari teguran tertulis, Surat Peringatan (SP), hingga penutupan operasional secara permanen. BGN langsung mengambil tindakan tegas begitu menerima bukti pelanggaran di lapangan.
Dapur MBG Menjadi Stabilisator Harga Pangan
Sudaryono menegaskan bahwa proyek MBG tidak hanya mengentaskan stunting. Dapur MBG juga berfungsi menjaga keseimbangan harga dan pasokan pangan nasional. Kehadiran dapur ini membantu menstabilkan arus distribusi komoditas pangan di setiap daerah.
Sebagai contoh, saat harga telur di pasar anjlok, dapur MBG wajib membeli telur sesuai harga acuan pemerintah. Kebijakan ini melindungi peternak lokal dari kerugian akibat lonjakan fluktuasi harga. Peternak pun memperoleh kepastian harga jual yang layak dan berkelanjutan.
BGN Menjamin Pengadaan Adil dan Transparansi Publik
BGN mewajibkan proses pengadaan bahan baku berjalan adil dan transparan. Pihaknya akan menindak pengelola SPPG yang memilih pemasok secara subjektif atau membeli bahan dengan harga tidak wajar demi keuntungan pribadi. BGN melarang keras pihak mana pun mengambil keuntungan sepihak dalam proyek sosial ini.
Guna menjaga kualitas makanan, BGN mengajak masyarakat ikut mengawasi program ini. Publik dapat melaporkan dapur yang melanggar aturan, terutama dapur yang masih memakai barang bersubsidi. Pihak BGN siap memproses setiap laporan masyarakat demi menjaga mutu layanan secara menyeluruh.blik dapat melaporkan dapur yang melanggar aturan, terutama dapur yang masih memakai barang bersubsidi.
Baca juga: Resmi! Presiden Prabowo Menunjuk Sudaryono Sebagai Kepala Badan Gizi Nasional